Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kualitas Pekerjaan Tidak Sesuai, Penawaran Proyek Rendah Jadi Sorotan

Bali Tribune/ TIDAK MAKSIMAL - Sejumlah proyek dengan penawaran yang rendah dinilai hasilnya pekerjaan tidak maksimal.
balitribune.co.id | Negara - Kualitas hasil proyek di Jembrana kembali menjadi sorotan. Hasil pekerjaan di sejumlah proyek hingga kini masih dinilai belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah penawaran nilai proyek yang rendah saat proses tender. Selain juga penggarapannya melebihi batas waktu pengerjaannya. 
 
Sorotan terkait kualitas proyek tersebut diungkapkan langsung Bupati Jembrana I Putu Artha. Menjelang akhir tahun, Bupati Jembrana I Putu Artha mengakui sering turun langsung ke lapangan untuk mengecek proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Jembrana. Berdasarkan hasil pemantauannya memang diakuinya sejumlah proyek digarao belum kelar dan terlambat dari batas waktu pengerjaan yang telah disepakati dan ditentukan dalam kontrak kerja antara PPK dengan kontraktor pelaksana proyek. Dengan tegas pihaknya menilai banyak proyek yang memang pengerjaan dan hasilnya tidak berkualitas.
 
Pihaknya kini mewarning Unit Layanan Pengadaan untuk menyiapkan aturan baku terkait penawaran proyek. "Saya sudah pertegas banyak proyek tidak memenuhi kualitas dan keinginan. Tahun 2020 kami minta aturan baku dari ULP dalam pelaksanaan proyek," ungkap Artha, Jumat (27/12). 
 
Bupati Artha mengaku sangat menyayangkan kesempatan adanya tender dengan penawaran serendah-rendahnya. Bahkan pihaknya heran ada penawaran nilai proyek bisa turun sampai 39  persen. Ia mencontohkan ada kontraktor rekanan pelaksana proyek yang bisa membeli semen Rp 25 ribu per sak, pihaknya mempertanyakan kualitas dan dipastikan jelas akan berpengaruh terhadap kualitas dan kondisi bangunan. "Masa beli semen Rp 25 ribu per sak. Katanya hal itu tidak dilarang. Namun dari segi kelayakan tidak mungkin dapat Rp 25 ribu dengan kualitas bagus. Semen apa itu. Kalau ada harga segitu kualitas bagus, saya mau beli 1000 sak. Anehnya  katanya rekanan itu saja yang bisa dapat. Lha itu bagaimana?" ujar Artha.
 
Bahkan di sejumlah proyek pihaknya mendapati kontaktor yang melakukan penawaran rendah terhadap nilai proyek saat tender justru pengerjaan proyeknya juga bermasalah selah staunya terjadi keterlambatan. Bahkan sejumlah kontraktor tersebut justru mengaku merugi dengan proyek yang ditawar. "Dengan harga tawaran rendah malah mempengaruhi juga dengan ketepatan waktu penyelesaian proyek.  Bahkan ketika saya sidak anak buah rekanan malah bilang merugi. Belum selesai saja sudah bilang rugi," tandasnya.
 
Pemborong saat ini diakuinya banyak yang junior. Untuk mendapatkan proyek justru menawar nilai proyek juga jauh lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang disediakan. "Dengan menawar murah sisanya jelas lari lagi ke pusat. Jembrana dibantu proyek dari pusat dan kembali lagi ke pusat Rp 8 miliar karena penawaran murah. Jika dana Rp 8 miliar difungsikan secara maksimal untuk masyarakat Jembrana, perekonomian akan bangkit. Yang penting proyek hasilnya berkualitas," jelasnya.
 
Persoalan ini juga terjadi pada proyek pusat yang hasil pekerjaannya diserahkan ke kabupaten. Pihaknya pun mempersoalkan pengawasan proyek. "Nanti tidak usah ada pengawas. Apalagi jika satu rekanan dapat 5 proyek dengan penawaran sangat rendah dan kualitasnya jelek semua. Saya ingin rekanan berkompetisi dengan baik. Contoh itu di proyek Jagatnatha yang dari pusar. Itu tidak sreg bagi kami," kata Artha.  Pihaknya menyatakan akan melakukan pembenahan di Bagian ULP. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.