BALI TRIBUNE - Dalam membangun ketenagalistrikan Indonesia, ada pembangkit listrik yang pengelolaannya oleh PLN, ada juga oleh swasta. Saat ini, anggaran pemerintah untuk ketenagalistrikan sangat minim, karenanya PLN diminta meningkatkan efisiensi. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Haekal dalam kunjungan kerjanya ke PT Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan PT PLN, di Pesanggaran Denpasar, Jumat (14/7).

Haekal mengatakan, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini tujuannya melihat langsung pembangkit listrik yang dikelola PLN ataupun anak perusahaannya. “Kalau memang bagus pengelolaannya kita akan dorong, pasalnya biaya listrik yang dihasilkan oleh PLN akan lebih murah dibandingkan swasta. Karenanya kita agendakan kunjungan langsung ke Indonesia Power,” katanya didampingi Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Amin Subekti, anggota Komisi VI DPR RI asal Bali, Gede Sumarjaya Linggih, serta anggota komisi lainnya juga manajemen PLN dan Indonesia Power.

Wakil Ketua Komisi yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha ini mengungkapkan, pembangkit listrik yang dibangun pada tahun 2014 lalu yang terbilang baru menghabiskan investasi sekitar Rp1,7 triliun, menggantikan pembangkit lama yang dibangun tahun 1975 ini apakah betul-betul memberikan imbas pada masyarakat.

Pihaknya berharap dengan adanya pembangkit yang tergolong baru ini apakah performanya bisa ditingkatkan, agar jangan lagi menjadi beban negara. “Kita ingin semua pembangkit yang ada seefisien mungkin di tengah keuangan negara yang sangat minim, agar tidak lagi menjadi beban negara. Artinya listrik yang dihasilkan bisa memberikan nilai tambah, jika diproduksi PLN melalui anak perusahaannya, namun jika swasta yang memproduksi maka yang terjadi justru adu perang tarif,” sebutnya seraya menambahkan, perdebatan panjang soal ini terjadi di DPR ketika ketersediaan listrik mesti dihasilkan oleh PLN, tentu kembali pada anggaran yang tidak mencukupi.

Lantas ia menerangkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di Bali masih Rp1.200/kwh, sedangkan harga penjualannya diangka Rp1.100/kWh artinya di sini masih ada subsidi pemerintah sekitar Rp100/kWh sekarang kalikan saja dengan pemakaian dalam sebulannya, berapa yang mesti disubsidi pemerintah.

“Kalau saja biaya penjualan bisa di bawah Rp1.100 tentu tidak akan menyedot anggaran negara dalam bentuk subsidi, tapi justru menguntungkan. Ini yang lagi kita kaji. Bahkan Bali yang daerahnya relatif maju dengan pariwisata mestinya tidak lagi mendapat subsidi, namun nyatanya itu terjadi,” tukasnya.

Dari data yang diterima pihaknya menyebutkan konsumsi listrik dari dunia pariwisata Bali hanya berkisar 40 persen dari total konsumsi yang ada. Apalagi bagi daerah daerah yang penopang ekonominya belum ada, jelas ini jadi salah satu penyebab PLN belum bisa menjual produksinya di bawah Rp1.100/kWh.

“Bali mesti punya terobosan untuk mencapai harga keekonomian dalam pasokan listriknya. Apalagi sekarang sudah ada pembangkit listrik tenaga gas. Nah ini yang mesti dikembangkan dengan menekan biaya produksi. Jadi jangan sampai kedepannya menjadi beban negara, yang ujung ujungnya beban ini harus ditanggung oleh masyarakat,” tutupnya.