Jajaran direksi BPD Bali yang dilantik adalah Direktur Utama I Nyoman Sudharma, SH., MH., Direktur Operasional Ida Bagus Gede Setiayasa, S.Kom., MM., Direktur Bisnis Non Kredit I Nyoman Sumanaya, SE, MM., Direktur Kredit Made Lestara Widiatmika,SE dan Direktur Kepatuhan Drs. I Wayan Sutela Negara, MM.
Sedangkan jajaran Komisaris BPD Bali yang dilantik dan diambil sumpah adalah Komisaris Utama Ida Bagus Putu Anom Redhi, SH., MM., Komisaris Non Independen Wisnu Bawa Temaja, SH., MH., Komisaris Non Independen Ni Made Dewi Suryani, Komisaris Independen Drs. I Made Sukada, MM., dan Komisaris Independen Ida Bagus Wibawa, SE.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan jajaran direksi dan komisaris ini akan menjadi motor penggerak dalam mengelola dan membangun BPD Bali ke depan. “Format yang akan saya gunakan adalah mensinergikan antara pemegang saham, komisaris dan direksi,” kata pria yang baru terpilih kembali sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Ia mengatakan akan secara rutin mengajak pemegang saham, komisaris dan direksi untuk duduk bersama sehingga bisa bersinergi menghasilkan kebijakan dan bisnis plan yang berkualitas. Koster mengatakan akan menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mendiskusikan bagaimana BPD ke depan bisa maju secara progresif.
Sebagai bank milik daerah, Gubernur Koster juga mengingatkan peran negara dalam memperkuat sumber-sumber daya lokal. “Itu sebabnya BPD Bali ke depan akan saya jadikan agen pembangunan perekonomian Bali,” ujarnya.
Ia mengatakan BPD Bali akan berperan memperkuat perekonomian Bali. Selain itu BPD Bali juga berfungsi untuk memproteksi ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan UMKM.
Ia menambahkan, BPD Bali juga harus berdimensi sosial dengan cara memberikan CSR kepada masyarakat Bali yang membutuhkan. "Untuk melaksanakan semua itu tentu saja fundamen ekonominya harus diperkuat dulu," tegas Koster.
Acara pelantikan dan sumpah jabatan juga dihadiri Pimpinan DPRD Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, pejabat Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). /uni
