BALI TRIBUNE - Bupati Bangli I Made Gianyar sempat melontarkan ide akan membangun hotel atau villa di Bangli. Tujuannya dibangunya hotel atau penginapan adalah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini banyak tamu yang berkunjung terutama dari unsur pemerintahan menginapnya di luar Bangli. “Kami sangat mendukung langkah bupati, apalagi di Kota Bangli belum ada penginapan yang representatif,” kata anggota DPRD Bangli I Wayan Subagan, Kamis (22/11). Kata I Wayan Subagan, ada dua alternatif lokasi pembangunan villa yakni memanfaatkan lahan milik Pemkab atau membeli lahan baru. Menurutnya, untuk aset Pemkab yang paling pas untuk lokasi pembangunan penginapan jenis villa yakni Sasana Budaya Giri Kusuma yang selama ini dimanfaatkan untuk Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Selain lahannya cukup luas, telah berdiri beberapa unit bangunan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk bangunan penunjang. Untuk ruang meting bisa memanfaatkan bangunan stage. Begitupula untuk restouran bisa memanfaatkan banguan yang ada di sebelah timur dan untuk repsesionios bisa memanfaatkan bangunan didekat pintu masuk. “Untuk pagelaran seni budaya bagi tamu yang menginap bisa memanfaatkan stage terbuka disebelah selatan,” ungkapnya. Ia menambahkan untuk kamar-kamar dibanguan di sekelilinya tanpa menghilangkan ornament yang ada. Lokasinya sangat luas dan sangat strategis karena jaraknya sangat dekat dengan pusat kota. Sebelum bangunan sted rusak di lokasi sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melangsungkan aktivitas seperti freweding, resepsi perkawinan. Alternatif kedua yakni Pemkab bisa saja membeli lahan, untuk lokasi menurutnya paling tempat yakni di wilayaha Kelurahan Kubu, Bangli. Selain jaraknya dekat, hanya 3 kilo dari pusat kota, lingkunganya masih alami serta dekat dengan obyek wisata Penglipuran. “Ada dua alternatif, kami peribadi mendukung wacana bupati tersebut,” ujarnya. Disinggung untuk pengelolaan, bisa saja melibatkan pihak ketiga seperti yang dilakukan didaerahlain, asalkan jelas sistem pengelolaanya terutama terkait bagi hasilnya. “Di luar daerah untuk pengelolaan banyak melibatkan pihak ketiga,” tegasnya.
