Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Low Season, Pakir Liar Tetap Macetkan Ubud

Parkir liar
Bali Tribune / PENERTIBAN – Giat penertiban parkir liar di Ubud, Polisi libatkan Tim Gabungan untuk urai kemacetan.

balitribune.co.id I Gianyar - Tidak hanya karena faktor perang Israel-iran, triwulan pertama merupakan masa "Low season" pariwisata di Bali. Namun sayang, di musim sepi ini justru kemacetan masih mencolok di wilayah Ubud. Dalam sepekan terakhir, aparat gabungan secara marathon menggelar penertiban parkir liar.

Selasa (28/4/2026), jajaran Polsek Ubud bersama tim gabungan  memfokuskan penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Ubud, Kabupaten Gianyar. Amelibatkan unsur Polsek Ubud, Satlantas Polres Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, serta Pecalang Desa Adat Ubud. Usai pengarahan, tim gabungan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan teguran dan edukasi kepada para pelanggar. Selain itu, sebanyak 15 kendaraan tercatat dikenakan sanksi tilang elektronik (ETLE), serta 25 pelanggar diberikan stiker teguran.

Kapolsek Ubud Kompol I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya berkelanjutan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan Ubud yang kerap dipicu oleh parkir sembarangan. "Kegiatan penertiban ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas, mengingat salah satu penyebab kemacetan di Ubud adalah penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Kami mengedepankan langkah persuasif dan humanis dalam memberikan imbauan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan tersebut. "Kami akan terus melaksanakan penertiban ini secara berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait serta Pecalang Desa Adat. Dukungan masyarakat sangat kami harapkan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bersama," tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Penertiban ini pun mendapat respons positif dari masyarakat setempat yang menilai langkah tersebut efektif dalam membantu mengurai kemacetan di kawasan wisata Ubud. 

wartawan
ATA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.