Bali Tribune, Negara - Gedung Pengadilan Negeri Negara Kelas II yang pengerjaannya rampung tahun 2018 lalu, akhirnya diresmikan Jumat (1/3). Peresmian dilakukan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA), Heri Suantoro.
Namun, di akhir rangkaian peresmian, pejabat eselon I MA ini menyoroti kondisi gedung baru itu. Menurut Heri Suantoro, gedung yang dibangun multy years ini belum ideal lantaran saat perencanaannya tidak berkonsultasi dengan MA.
“Desainnya tiga tahun lalu dibuat, tidak meminta supervisi Badan Peradilan Umum yang paham terhadap kondisi peradilan di lapangan,” tegasnya.
Ia mencontohkan ruang Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada ruang sidang pengadilan anak yang berhadapan dengan ruang saksi korban. Idealnya, kata dia, ruang tunggu ABH yang tidak ditahan tidak berhadap dengan ruang saksi korban karena tidak boleh ketemu, sebab akan trauma. Ia menyatakan, tata letak bangunan Gedung PN Negara yang baru harus dievaluasi.
Pihaknya juga mengkritisi sel tahanan di dalam area kinerja. “Area kinerja pengadilan itu tidak terganggu dengan sel tahanan karena tahanan bisa saja ribut, gaduh dan kemungkinan-kemungkinan lainnya sehingga kalau ada lahan bisa dibuat diluar gedung kinerja utama,” tegasnya.
Begitupula ruang sidang yang lokasinya di tengah, menurutnya, itu berada di jantung area kinerja PN Negara. “Kalau umpamanya menyidangkan perkara besar, ribut, di dalam ributnya. Seharusnya posisinya di luar sehingga aksesnya tidak bersinggungan dengan area kinerja,” imbuhnya.
Pihaknya mengaku baru tahu ada kelemahan setelah bangunan Gedung PN Negara terwujud. “Seharusnya konsep yang matang diperlukan. Dari segi fisik ideal, bagus. Tapi kalau melihat pembagian ruangan dan tata letaknya, masih belum ideal,” jelasnya.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category
