balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Pelantikan ini menjadi bagian dari proses penguatan kepemimpinan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sistem keuangan yang sehat dan terintegrasi.

Lima anggota Dewan Komisioner yang dilantik merupakan hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui Rapat Paripurna pada 12 Maret 2026, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua anggota lainnya berasal dari unsur ex-officio Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Adapun tujuh anggota Dewan Komisioner OJK yang diambil sumpahnya yakni Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026–2032, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua periode 2026–2031, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon periode 2026–2031, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen periode 2026–2032, serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto periode 2026–2031.

Selain itu, Juda Agung ditetapkan sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Thomas A.M Djiwandono sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia.

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, para anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” ujar Friderica.

Ia menambahkan, OJK akan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan agar sektor jasa keuangan semakin menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.

Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah, DPR, Bank Indonesia, kementerian dan lembaga, serta pelaku industri keuangan akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian dan lembaga, jajaran Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Susunan lengkap Dewan Komisioner OJK saat ini terdiri dari Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik, Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun, Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit, serta dua anggota ex-officio yakni Juda Agung dari Kementerian Keuangan dan Thomas A.M Djiwandono dari Bank Indonesia.

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan OJK dalam mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran OJK sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan dan pelindung kepentingan konsumen.