Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mangku Pastika: Silakan AWK Sikapi Putusan BK

Bali Tribune / Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika.

balitribune.co.id | Karangasem - Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mempersilakan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) menyikapi sesuai aturan terkait Keputusan BK DPD mengenai pemberhentian dirinya sebagai anggota DPD, sebelum ada peresmian pemberhentian dari Presiden. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Karangasem, Minggu (4/2) Pastika mengatakan paling lama tujuh hari sejak keputusan Badan Kehormatan (BK) tentang pemberhentian anggota DPD, pimpinan DPD menyampaikan keputusan BK kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

“Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPD No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Selanjutnya Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota dari pimpinan DPD," ujarnya.

Sebelumnya berdasarkan Keputusan BK DPD No 1 Tahun 2024 itu menyatakan Dr Shri IGN Arya Wedakarna MWS SE (MTru) MSi, anggota DPD dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan/atau tata tertib sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Selain itu juga terbukti melanggar Peraturan DPD No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPD No 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik. BK DPD menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota DPD kepada AWK. Keputusan BK DPD tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 1 Februari 2024.
"Kalau masyarakat ingin tahu isi Keputusan BK DPD, bisa membaca SK Keputusan itu secara lengkap," kata Gubernur Bali periode 2008-2018 itu. Pastika dalam kesempatan itu juga mengklarifikasi pernyataan yang menyebutkan bahwa dirinya yang telah membacakan Keputusan BK DPD terkait pemberhentian tetap AWK.

"Saya bukan membacakan keputusan BK, tetapi saya membacakan laporan pelaksanaan tugas Badan Kehormatan yang dilakukan secara bergiliran oleh pimpinan Badan Kehormatan. Kemarin itu memang giliran saya sehingga saya tidak mungkin menolak. Kecuali saya berhalangan," ucapnya.

Keputusan BK DPD, lanjut Pastika, sudah diambil pada Kamis (1/2). Setelah diambil keputusan, pada Kamis (1/2) sore dibuatkan laporan untuk dibacakan pada Jumat (2/2) saat Sidang Paripurna DPD.

"Yang saya bacakan itu laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Badan Kehormatan DPD RI. Banyak yang dilaporkan, bukan hanya itu (soal pemberhentian tetap AWK, red) termasuk juga absen anggota DPD. Kebetulan saya bertugas membacakan itu, memang gilirannya, bukan maunya saya," ujarnya menegaskan.

Di dalam laporan tersebut juga dinyatakan BK DPD sudah melaksanakan sidang etik sejak 18 Januari 2024 sehingga tanggal 1 Februari 2024 diambil keputusan tentang apakah terjadi pelanggaran etik atau tidak pada aduan terhadap Arya Wedakarna.
Pastika menambahkan, jika terjadi pelanggaran etik, hal tersebut sudah sesuai fakta-fakta persidangan seperti keterangan saksi, keterangan pengadu, pembelaan teradu (AWK), surat-surat, dan dokumen-dokumen dan termasuk pendapat ahli.

"Saya juga tidak bangga membacakan laporan itu. Itu bukan kebanggaan, tetapi tugas, jadi jangan salah pengertian. Yang berhak membacakan itu pimpinan BK DPD, anggota tidak bisa. Kecuali kalau tidak ada pimpinan sama sekali. Itu pun kalau ditugaskan pimpinan BK DPD," katanya.

Pastika juga menyatakan berada pada posisi tidak nyaman sebagai bagian dari Badan Kehormatan DPD harus menyidangkan sesama anggota DPD dari Provinsi Bali.

"Saya sebenarnya berada pada posisi sangat tidak nyaman sebagai bagian dari BK DPD karena harus menyidangkan kolega sendiri, apalagi ada yang malah menuduh saya bangga," ujar Pastika.

Tunggu Surat DPD RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menjelaskan mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota legislatif Arya Wedakarna (AWK) yang diberhentikan atas putusan BK DPD RI, posisinya sebagai perwakilan daerah Bali hanya bisa diganti apabila DPD RI mengajukan surat permintaan ke KPU RI.

“Iya jadi ada surat kepada KPU RI memohon suara terbanyak berikutnya karena dilakukan pemberhentian maka dilakukan PAW, mohon kepada KPU RI memberikan nama suara terbanyak berikutnya, itu saja,” kata Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan.

Ditemui di Denpasar, Sabtu (3/2) lalu, John mengatakan, proses PAW terhadap anggota DPD RI berada ditangani pusat bukan daerah, sehingga apabila DPD RI tak mengajukan permintaan pengganti maka itu tidak diperlukan. PAW sendiri tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan kurang dari 6 bulan, sementara jika dilakukan hari ini maka kesempatan tersebut masih ada, dan ada peluang nama Gede Ngurah Ambara Putra peserta pemilihan DPD Pemilu 2019 dengan suara terbanyak kelima dengan 120.428 suara mengambil posisi senator. Ketentuan ini telah termuat dalam pasal 423 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

Terkait pencalonannya dalam Pemilu 2024 untuk posisi yang sama, KPU Bali menyebut tak ada masalah, karena Arya Wedakarna dalam kasusnya dipecat dalam sebuah pekerjaan, bukan menjadi seorang terpidana.

“Apakah mempengaruhi pencalonannya ya tentu saja tidak karena beda antara DPD dengan partai politik, kalau dipecat sebagai anggota partai politik ya tentu imbasnya pada MS (memenuhi syarat)-nya dalam pencalonan, kalau DPD tidak, ini kan dipecat dari pekerjaannya,” ujar John.

KPU Bali mengaku tahu bahwa calon DPD RI dari Bali Pemilu 2024 itu turut dilaporkan ke Polda Bali dan Bareskrim atas dugaan ujaran kebencian mengandung SARA, namun selagi belum ada putusan inkrah bahwa ia dipidana maka perjalanan politiknya tetap berlanjut.

“Seumpama AWK baru ditetapkan sebagai tersangka dia tetap ikut proses pemilihan, lalu misalnya kemudian masuk persidangan dan diputuskan pidana karena kasus tersebut baru prosesnya diganti oleh perolehan suara terbanyak selanjutnya dalam Pemilu 2024. Jadi kalau sudah ada putusan pengadilan,” ujar John menjelaskan.

Tetap Ditindaklanjuti

Sementara itu Polda Bali menegaskan, pasca Arya Wedakarna alias AWK resmi diberhentikan sebagai anggota DPD RI Dapil Bali oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, laporan terhadap AWK tetap ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Jumat (2/2/2024).

"Menyangkut laporan terhadap AWK, sampai saat ini Polda Bali tetap menindaklanjuti. Setiap laporan dari masyarakat akan kita tindaklanjuti. Begitu juga dengan laporan terhadap AWK ini," ungkapnya.

Polda Bali sendiri sementara menangani satu laporan masyarakat terhadap AWK. Termasuk laporan di Mabes Polri yang dilimpahkan ke Polda Bali. Pihaknya juga sedang melakukan pendalaman. Penyidik sendiri sudah memanggil beberapa saksi terkait laporan terhadap AWK itu.

"Ya, laporan itu masih di dalami juga. Terakhir ada satu laporan terhadapnya. Ya, tugas polisi kalau ada laporan masuk kita tindak lanjuti," terang mantan Kapolresta Denpasar ini.

Dikatakan Jansen, Polri tetap menjaga kestabilitas keamanan jikalau pendudukung melakukan aksi protes terkait pemecatan itu. Ia juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan keamanan Bali "Kami tetap menjaga keamanan. Ya, kembali lagi tujuan utamanya adalah keamanan di Bali tetap kondusif. Kita titip pesan, siapa pun dia tetap menjaga Bali tetap kondusif," ujarnya.

wartawan
RAY/ANT
Category

PKK Denpasar Dukung Finalis Putri Anak

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua TP PKK Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara, bersama Ketua GOW Ayu Kristi Arya Wibawa, memberikan dukungan penuh kepada finalis Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia perwakilan Bali yang akan berlaga di tingkat nasional. Dukungan moral tersebut disampaikan langsung saat menerima audiensi para peserta di Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (23/10/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Nodya Karya di Pura Dugul Subak Sulangai dan Pura Pucak Mangu

balitribune.co.id | Mangupura - Bertepatan dengan Hari Suci Purnama Kelima, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri (Nodya) rangkaian upacara keagamaan di Kecamatan Petang, Minggu (25/10/2026). Kehadiran ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pelestarian adat, tradisi, dan kehidupan spiritual masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkot Denpasar Matangkan Kebijakan PBB-P2 2027

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai mematangkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027 melalui simulasi peninjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Langkah ini diambil guna memastikan tarif pajak yang diterapkan lebih akurat mengikuti nilai pasar, namun tetap mengedepankan asas keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

32 Ribu Bikers Honda dari Seluruh Indonesia Padati Puncak HBD 2026 di Ambarawa

balitribune.co.id | Semarang – Sebanyak 32.214 bikers sepeda motor Honda dari berbagai penjuru Indonesia satukan semangat persaudaraan dalam rangkaian Honda Bikers Day (HBD) 2026. Malam puncak agenda yang menjadi momentum berkumpulnya pecinta sepeda motor Honda itu digelar di Lapangan Panglima Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026), dipenuhi 21.868 bikers.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.