balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.
Kepala Dinas Perkim Badung AA Ngurah Bayu Kumara Putra mengatakan, kawasan kumuh umumnya muncul dari bangunan sederhana di atas lahan sewa yang tidak tertata. Wilayah kumuh kita kebanyakan dari kawasan persewaan. Tanah disewa lalu dibangun seadanya, ini yang memicu kekumuhan dan menyulitkan penanganan, ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena banyak penghuni bukan warga Badung dan tidak memiliki hak atas lahan yang ditempati. Kami tidak bisa memberikan bantuan jika bukan warga Badung dan alas hak tanahnya bukan milik mereka. Ini menjadi dilema dalam penanganan, kata birokrat asal Puri Carangsari ini.
Meski demikian, lanjut dia, Pemkab Badung tetap melakukan penanganan terbatas pada aspek dasar, seperti perbaikan sanitasi dan infrastruktur lingkungan guna menurunkan tingkat kekumuhan. Ada beberapa indikator kumuh yang kami tangani, seperti sanitasi dan fasilitas lingkungan, sehingga grade kumuhnya bisa berkurang, jelasnya.
Pejabat yang akrab disapa Gung Bayu ini menambahkan, kewenangan pemerintah kabupaten hanya mencakup penanganan kawasan kumuh di bawah 10 hektare, sementara yang lebih luas menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat.
Selain persoalan kewenangan, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam percepatan penanganan, termasuk program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Kalau dibawah 10 hektar (kawasan kumuh) baru kewenangan kami, kalau diatas luas itu kawasan kumuh jadi ranah provinsi dan pusat," tegas Gung Bayu.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada mendesak penanganan kawasan kumuh bisa dipercepat. "Kami di Komisi II mendorong pemerintah segera menuntaskan penanganan kawasan kumuh ini. Bila perlu tambah anggaran kami siap membackup," kata Made Sada.
