balitribune.co.id | Denpasar - Menanggapi isu lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia  terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar keputusan yang diambil benar-benar selaras dengan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

"Saya berempati pada kekhawatiran masyarakat adat dan pemerhati lingkungan terkait aktivitas industri ekstraktif di sekitar wilayah Raja Ampat, yang lokasinya relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata Raja Ampat," ujar Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana di akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, kemenpar.ri.

Menteri Pariwisata bersama Gubernur Papua Barat Daya sepakat menjaga kelestarian kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat. "Kita ingin pembangunan apapun termasuk kepariwisataan harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial dan skala ekonomi," tegasnya. 

Menurut Menteri Pariwisata, perlindungan Raja Ampat sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia adalah keharusan. Potensi kerusakan pada kawasan ini akan menjadi kerugian global, bukan hanya nasional. 

Mengingat, selain sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Indonesia, Raja Ampat memiliki status sebagai Taman Geopark Global UNESCO, Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pusat Terumbu Karang Dunia. 

Investasi terbaik di Raja Ampat adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model dunia dalam menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.