Bali Tribune/ AMBULANCE - Deretan mobil ambulance KBS milik Pemkab Badung.
balitribune.co.id | Mangupura -Sebanyak 62 unit mobil ambulance KBS yang disebar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung ke seluruh desa/kelurahan di Gumi Keris ternyata mengalami kendala serius dalam hal perawatan. Apa sebab? Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan untuk mobil ambulance KBS tersebut sangat-sangat minim.
Bahkan, kabar baru terungkap mobil ambulance KBS hanya dijatah anggaran pemeliharaan sebesar Rp 2 juta per tahun.
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagai ‘pengendali’ mobil ambulance KBS bahkan mengakui kini memiliki banyak nota atau SPJ yang menjadi beban utang dari biaya perawatan mobil-mobil tersebut.
Minimnya biaya perawatan mobil ambulance KBS ini menjadi sorotan khusus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta pada rapat kerja Komisi IV dengan OPD terkait di lingkup Badung, Senin (11/4).
Sumerta yang juga Bendesa Adat Pecatu ini mengaku sempat membiayai perawatan mobil ambulance KBS Pecatu menggunakan dana desa adat lantaran perlu perawatan namun tidak ada anggaran dari dinas.
“Kepada Dinas Kesehatan, kami ingin tahu untuk mobil KBS apakah ada biaya perawatannya? Karena kami pernah membayarkan perbaikan KBS di Pecatu menggunakan kas desa adat?” sentil Sumerta.
Pihaknya selaku bendesa adat, menunggu pengembalian dana tersebut. Lantaran penggunaan dana untuk perbaikan KBS tersebut harus dipertanggungjawabkan di rapat desa adat.
“Kalau ada (dana perawatan) kami tunggu. Kalau tidak biar benar kami sampaikan ke desa adat,” katanya.
Politisi PDIP ini pun menyayangkan mobil yang tergolong mewah merek Toyota Hieace tidak diberikan biaya perawatan yang mumpuni. Sementara beban kerja mobil tersebut sangat sibuk terutama saat maraknya kasus Covid-19.
“Perlu kami ketahui juga, kelayakan mobil itu berapa tahun, lima tahun atau dua puluh tahun? Karena kami lihat sudah banyak perlu bantuan pernapasan (mengalami kerusakan, red) masuk-masuk bengkel,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Badung I Nyoman Oka Jenyana tak menyangkal sejumlah mobil KBS yang ada di desa/kelurahan sudah ada yang mengalami sejumlah kerusakan. Pihaknya juga mengakui anggaran pemeliharaan mobil ambulance KBS memang sangat terbatas. Ia bahkan menyebut pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 masih tinggi mobil KBS hanya dianggarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp 2 juta per tahun.
“Iya, sudah ada yang perlu perbaikan. Tapi, karena keterbatasan anggaran, pemeliharaan ambulance KBS setahun cuma dianggarkan Rp 2 juta. Kalau pikir-pikir aki dan ban saja nggak dapat,” akunya.
Dalam perencanaan pihaknya mengaku sudah mengusulkan anggaran operasional mobil KBS minimal sebesar Rp 25 juta. Namun, karena masalah keterbatasan anggaran usulan tersebut tidak sepenuhnya diakomodir.
“Ada 62 mobil KBS, sebenarnya kami usulkan anggaran operasional itu sebesar Rp 25 juta (per unit), namun keluarnya Rp 2 juta,” kata Oka Jenyana.
Atas minimnya biaya pemeliharaan mobil itu, pihaknya saat ini bahkan mengaku banyak memiliki beban utang.
“Saat ini ada sejumlah beban utang. Dari perbaikan-perbaikan itu, SPJ nya sudah terkumpul dan kemudian akan jadi beban utang untuk dibayar tahun 2022,” jelasnya.
Pada tahun 2023, lanjut Oka Jenyana, pihak Diskes Badung sudah mengusulkan ke Bappeda supaya diberikan tambahan biaya pemeliharaan kendaraan. “Dalam perencanaan 2023 kami sudah rancang bersama Bappeda agar bisa dianggarkan biaya operasional sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
