balitribune.co.id | Buku Dua Wajah Bangsa antara Moralitas Politik dan Pendidikan karya I Komang Warsa bukan sekadar kumpulan esai dan Opini. Jeritan intelektual tergambar nyata dari judul-judul dalam buku ini. Keresahan seorang pendidik sekaligus pengamat politik yang jengah melihat wajah bangsa yang terus terbelah antara cita-cita luhur pendidikan dan praktik politik yang pragmatis dan sering kali manipulatif. Buku ini menohok nurani bangsa dengan cara yang halus namun menusuk, dan menyodorkan refleksi menyeluruh atas keterpecahan antara moralitas dan kekuasaan.

Komang Warsa menyusun narasi esainya layaknya seorang penyair yang membingkai kegelisahan menjadi kata-kata yang bernyawa. Namun di balik estetika itu tersembunyi kritik tajam terhadap sistem politik Indonesia yang gemar menjadikan pendidikan sebagai ladang eksperimen, bukan investasi jangka panjang. Penulis menelanjangi kenyataan pahit bahwa pendidikan, alih-alih menjadi alat pemerdekaan manusia seperti yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, justru kerap menjadi korban transaksi kekuasaan. Sistem berubah setiap ganti menteri; visi-visi ideal dipreteli menjadi angka-angka statistik untuk memuaskan laporan, bukan kebutuhan anak bangsa. Buku ini menyuguhkan metafora "dua wajah bangsa", yakni satu wajah yang dibingkai moralitas pendidikan, dan wajah lain yang berkeringat ambisi politik.

Buku Dua Wajah Bangsa antara Moralitas Politik dan Pendidikan, I Komang Warsa merangkai refleksi yang sekaligus menjadi kritik tajam tekait dengan dinamika politik Bangsa. Pengibaratan satu wajah yang menjanjikan nilai, dan wajah lain yang menegasikan nilai itu demi kepentingan politik. Buku ini menjadi pengingat keras bahwa antara politik dan pendidikan, sesungguhnya ada jurang yang semakin lebar dan celah itu kian hari menggerogoti bangunan kebangsaan kita.

Sebagai pendidik dan pengamat sosial, Komang Warsa menyuarakan kegelisahan kolektif kita dengan bahasa yang jernih dan penuh daya dorong moral. Ia menulis bukan hanya untuk menginformasikan, tetapi untuk membangkitkan kesadaran tentang demokrasi Indonesia yang sepertinya hampir cacat nalar dan luka moral, penyebab utamanya yakni abainya negara merawat pendidikan dari intervensi politik yang manipulatif.

Politik Tanpa Moral, Pendidikan Tanpa Arah

Buku ini memotret bagaimana pendidikan yang semestinya menjadi ruang pemerdekaan justru menjadi objek transaksi kekuasaan. Kebijakan pendidikan berubah mengikuti ritme politik, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Kepala sekolah dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kompetensi. Kurikulum diganti bukan demi substansi, tetapi demi citra.

Dalam kondisi seperti itu, pendidikan kehilangan arah. Ia tidak lagi membentuk manusia merdeka dan berbudi, melainkan hanya sekadar pengisi data pada lembar evaluasi. Politik, yang seharusnya melahirkan kebijakan untuk kepentingan rakyat, justru menjadikan sekolah sebagai panggung perpanjangan tangan kekuasaan. Komang Warsa mengingatkan, dalam demokrasi yang sehat, pendidikan seharusnya menjadi poros moral yang membentuk kesadaran warga negara. Ketika pendidikan dibajak oleh kekuasaan, maka moralitas publik kehilangan fondasinya. Kita hanya akan mencetak generasi yang cakap secara teknis, tetapi lumpuh secara etis.

Netralitas yang Semu

Salah satu esai yang menonjol dalam buku ini membedah persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu. Komang Warsa mempersoalkan kerancuan logika, ASN dilarang kampanye, tetapi tetap diwajibkan memilih. Bukankah memilih juga adalah bentuk keberpihakan? Netralitas menjadi semu, bahkan palsu. ASN sering kali menjadi korban tekanan politik, terjebak dalam posisi serba salah. Mendukung bisa berdampak, tidak mendukung pun bisa berakibat. Ketakutan ini menjadi gambaran wajah birokrasi kita yang masih dibayangi politik balas jasa.

Alih-alih menjadi penggerak pelayanan publik yang profesional, ASN akhirnya terpaksa bermain aman, bahkan menutup suara. Demokrasi yang diharapkan tumbuh sehat justru berkembang di atas tanah penuh ketakutan dan konflik kepentingan.

Demokrasi Tanpa Pendidikan Politik

Komang Warsa juga menunjukkan bahwa demokrasi kita terlalu ritualistik. Pemilu lima tahunan dijadikan indikator tunggal kemajuan demokrasi. Padahal, demokrasi sejati tak cukup hanya dengan memilih. Ia menuntut kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab. Di sinilah pentingnya pendidikan politik. Namun sayang, pendidikan politik di Indonesia tidak diperkenalkan sejak dini secara sehat dan netral. Komang Warsa mengusulkan agar pemilihan OSIS, kegiatan musyawarah, serta forum siswa dapat dijadikan laboratorium awal pendidikan politik di sekolah. Bukan untuk mengarahkan pilihan politik anak-anak, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai etika publik, tanggung jawab sosial, dan kebebasan berpendapat yang sehat.

Demokrasi tanpa pendidikan politik ibarat rumah tanpa fondasi. Tampak luarnya terlihat kokoh dan megah, tetapi tampak dalamnya rapuh dan siap runtuh. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah agar segera berbenah dan terus memkampanyekan terkait dengan pendidikan politik yang harus tertanam dalam pribadi anak-anak sejak dini.

Menolak Apatisme

Buku ini tidak berhenti pada kritik. Komang Warsa menawarkan harapan baru melalui penguatan pendidikan karakter, pemurnian niat politik, dan kemauan elite untuk memosisikan pendidikan sebagai urusan masa depan, bukan alat pencitraan. Ia mengajak kita untuk tidak apatis. Politik bukan urusan kotor, kata Komang. Justru karena itulah, orang-orang baik mesti terlibat di dalamnya. Sebab jika ruang politik dibiarkan kosong dari nilai, maka kepentinganlah yang akan mengambil alih. Pendidikan politik yang bermoral adalah jembatan menuju demokrasi yang matang.

Buku ini bukan sekadar rangkaian esai dan Opini melainkan cermin yang menampakkan realitas bangsa secara telanjang. Ia menyodorkan kritik, tetapi bukan untuk mencemooh. Ia memberi saran, tetapi bukan untuk menggurui. Ia bicara sebagai pendidik yang cinta pada bangsanya, dan resah melihat arah masa depan yang buram jika pendidikan terus-menerus dipolitisasi. Moralitas politik yang sehat dan pendidikan yang merdeka adalah dua pilar utama kebangsaan. Ketika keduanya dirusak oleh hasrat kekuasaan jangka pendek, maka yang runtuh bukan hanya sistem, melainkan harapan anak-anak kita.