Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Moralitas yang Runtuh, Pendidikan yang Luka dalam Buku “Dua Wajah Bangsa”

buku
Bali Tribune / Buku “Dua Wajah Bangsa”

balitribune.co.id | Buku Dua Wajah Bangsa antara Moralitas Politik dan Pendidikan karya I Komang Warsa bukan sekadar kumpulan esai dan Opini. Jeritan intelektual tergambar nyata dari judul-judul dalam buku ini. Keresahan seorang pendidik sekaligus pengamat politik yang jengah melihat wajah bangsa yang terus terbelah antara cita-cita luhur pendidikan dan praktik politik yang pragmatis dan sering kali manipulatif. Buku ini menohok nurani bangsa dengan cara yang halus namun menusuk, dan menyodorkan refleksi menyeluruh atas keterpecahan antara moralitas dan kekuasaan.

Komang Warsa menyusun narasi esainya layaknya seorang penyair yang membingkai kegelisahan menjadi kata-kata yang bernyawa. Namun di balik estetika itu tersembunyi kritik tajam terhadap sistem politik Indonesia yang gemar menjadikan pendidikan sebagai ladang eksperimen, bukan investasi jangka panjang. Penulis menelanjangi kenyataan pahit bahwa pendidikan, alih-alih menjadi alat pemerdekaan manusia seperti yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, justru kerap menjadi korban transaksi kekuasaan. Sistem berubah setiap ganti menteri; visi-visi ideal dipreteli menjadi angka-angka statistik untuk memuaskan laporan, bukan kebutuhan anak bangsa. Buku ini menyuguhkan metafora "dua wajah bangsa", yakni satu wajah yang dibingkai moralitas pendidikan, dan wajah lain yang berkeringat ambisi politik.

Buku Dua Wajah Bangsa antara Moralitas Politik dan Pendidikan, I Komang Warsa merangkai refleksi yang sekaligus menjadi kritik tajam tekait dengan dinamika politik Bangsa. Pengibaratan satu wajah yang menjanjikan nilai, dan wajah lain yang menegasikan nilai itu demi kepentingan politik. Buku ini menjadi pengingat keras bahwa antara politik dan pendidikan, sesungguhnya ada jurang yang semakin lebar dan celah itu kian hari menggerogoti bangunan kebangsaan kita.

Sebagai pendidik dan pengamat sosial, Komang Warsa menyuarakan kegelisahan kolektif kita dengan bahasa yang jernih dan penuh daya dorong moral. Ia menulis bukan hanya untuk menginformasikan, tetapi untuk membangkitkan kesadaran tentang demokrasi Indonesia yang sepertinya hampir cacat nalar dan luka moral, penyebab utamanya yakni abainya negara merawat pendidikan dari intervensi politik yang manipulatif.

Politik Tanpa Moral, Pendidikan Tanpa Arah

Buku ini memotret bagaimana pendidikan yang semestinya menjadi ruang pemerdekaan justru menjadi objek transaksi kekuasaan. Kebijakan pendidikan berubah mengikuti ritme politik, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Kepala sekolah dipilih berdasarkan loyalitas, bukan kompetensi. Kurikulum diganti bukan demi substansi, tetapi demi citra.

Dalam kondisi seperti itu, pendidikan kehilangan arah. Ia tidak lagi membentuk manusia merdeka dan berbudi, melainkan hanya sekadar pengisi data pada lembar evaluasi. Politik, yang seharusnya melahirkan kebijakan untuk kepentingan rakyat, justru menjadikan sekolah sebagai panggung perpanjangan tangan kekuasaan. Komang Warsa mengingatkan, dalam demokrasi yang sehat, pendidikan seharusnya menjadi poros moral yang membentuk kesadaran warga negara. Ketika pendidikan dibajak oleh kekuasaan, maka moralitas publik kehilangan fondasinya. Kita hanya akan mencetak generasi yang cakap secara teknis, tetapi lumpuh secara etis.

Netralitas yang Semu

Salah satu esai yang menonjol dalam buku ini membedah persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu. Komang Warsa mempersoalkan kerancuan logika, ASN dilarang kampanye, tetapi tetap diwajibkan memilih. Bukankah memilih juga adalah bentuk keberpihakan? Netralitas menjadi semu, bahkan palsu. ASN sering kali menjadi korban tekanan politik, terjebak dalam posisi serba salah. Mendukung bisa berdampak, tidak mendukung pun bisa berakibat. Ketakutan ini menjadi gambaran wajah birokrasi kita yang masih dibayangi politik balas jasa.

Alih-alih menjadi penggerak pelayanan publik yang profesional, ASN akhirnya terpaksa bermain aman, bahkan menutup suara. Demokrasi yang diharapkan tumbuh sehat justru berkembang di atas tanah penuh ketakutan dan konflik kepentingan.

Demokrasi Tanpa Pendidikan Politik

Komang Warsa juga menunjukkan bahwa demokrasi kita terlalu ritualistik. Pemilu lima tahunan dijadikan indikator tunggal kemajuan demokrasi. Padahal, demokrasi sejati tak cukup hanya dengan memilih. Ia menuntut kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab. Di sinilah pentingnya pendidikan politik. Namun sayang, pendidikan politik di Indonesia tidak diperkenalkan sejak dini secara sehat dan netral. Komang Warsa mengusulkan agar pemilihan OSIS, kegiatan musyawarah, serta forum siswa dapat dijadikan laboratorium awal pendidikan politik di sekolah. Bukan untuk mengarahkan pilihan politik anak-anak, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai etika publik, tanggung jawab sosial, dan kebebasan berpendapat yang sehat.

Demokrasi tanpa pendidikan politik ibarat rumah tanpa fondasi. Tampak luarnya terlihat kokoh dan megah, tetapi tampak dalamnya rapuh dan siap runtuh. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah agar segera berbenah dan terus memkampanyekan terkait dengan pendidikan politik yang harus tertanam dalam pribadi anak-anak sejak dini.

Menolak Apatisme

Buku ini tidak berhenti pada kritik. Komang Warsa menawarkan harapan baru melalui penguatan pendidikan karakter, pemurnian niat politik, dan kemauan elite untuk memosisikan pendidikan sebagai urusan masa depan, bukan alat pencitraan. Ia mengajak kita untuk tidak apatis. Politik bukan urusan kotor, kata Komang. Justru karena itulah, orang-orang baik mesti terlibat di dalamnya. Sebab jika ruang politik dibiarkan kosong dari nilai, maka kepentinganlah yang akan mengambil alih. Pendidikan politik yang bermoral adalah jembatan menuju demokrasi yang matang.

Buku ini bukan sekadar rangkaian esai dan Opini melainkan cermin yang menampakkan realitas bangsa secara telanjang. Ia menyodorkan kritik, tetapi bukan untuk mencemooh. Ia memberi saran, tetapi bukan untuk menggurui. Ia bicara sebagai pendidik yang cinta pada bangsanya, dan resah melihat arah masa depan yang buram jika pendidikan terus-menerus dipolitisasi. Moralitas politik yang sehat dan pendidikan yang merdeka adalah dua pilar utama kebangsaan. Ketika keduanya dirusak oleh hasrat kekuasaan jangka pendek, maka yang runtuh bukan hanya sistem, melainkan harapan anak-anak kita. 

wartawan
Natalino Muni Nepa Rassi, S.Pd., M.Pd - Pengulas Guru SMA Negeri 8 Denpasar
Category

Walikota Jaya Negara dan Wawali Arya Wibawa Tuntaskan Retret Gelombang II

balitribune.co.id | Jatinangor - Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar selama lima hari dari tanggal 22 Juni sampai 26 Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat secara resmi ditutup Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya pada saat apel upacara penutupan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis sore (26/6). 

Baca Selengkapnya icon click

Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Resmi Ditutup, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terima Penghargaan Purna Praja Kehormatan

balitribune.co.id | Jatinangor - Kegiatan Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 yang berlangsung selama lima hari di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor resmi ditutup pada Kamis (26/6). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Arya Bima, dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati dan Wakil Bupati Badung Kunjungi Praja IPDN Asal Bali

balitribune.co.id | Jatinangor - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Kepala Daerah lainnya menyempatkan diri mengunjungi para praja IPDN asal Bali dan juga putra daerah dari Kabupaten Badung, di sela-sela kegiatan retreat Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor.

Baca Selengkapnya icon click

Cegah Bangunan Liar di Bali Penegakkan Hukum Partisipatif Jadi Kunci

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik keberadaan bangunan liar di kawasan wisata Pantai Bingin dan Step Up kembali mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi I DPRD Provinsi Bali dengan sejumlah pemangku kepentingan. Dalam rapat yang digelar di Ruang Gabungan Lantai III Gedung DPRD Bali, Kamis (26/6), Akademisi Universitas Udayana, Prof.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Badung Siapkan Rp600 Juta Bongkar Bangunan Ilegal di Pantai Bingin

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan anggaran sebesar Rp600 juta untuk membongkar bangunan ilegal yang berdiri di kawasan Pantai Bingin, Pecatu. Anggaran ini akan digunakan untuk pelaksanaan teknis pembongkaran yang direncanakan dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bali Dukung Satpol PP Bongkar Step Up Hotel dan Bangunan Liar di Pantai Bingin

balitribune.co.id | Denpasar - Komisi I DPRD Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan membongkar bangunan Step Up Hotel di kawasan Jimbaran, serta puluhan bangunan liar yang berdiri di kawasan Pantai Bingin, Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.