balitribune.co.id I Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah kini bersiap melakukan perluasan program uji coba bantuan sosial digital atau bansos digital dari piloting di Banyuwangi menuju 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menurut Luhut, pada fase ini, sistem bansos digital ini diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.
Dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipastikan sudah teruji dan siap memfasilitasi mekanisme interoperabilitas pertukaran data otomatis.
Sistem ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi utama, yaitu Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri, dan Kemensos. "Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan," lanjut Luhut.
Pemerintah juga telah menetapkan peta jalan (timeline) implementasi yang terukur. Pada 1 Juni 2026, proses pendaftaran sekaligus kick-off digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota akan resmi dimulai. Proses pendataan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026, untuk kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penyaluran bansos secara bertahap berbasis verifikasi data mutakhir.
"Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia," tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan dan komitmen tingkat tinggi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung implementasi dan kesiapan sistem di lapangan melalui kunjungan kerja ke Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8-9 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai target, tim komite saat ini menggelar rapat koordinasi daring setiap dua hari sekali guna memantau progres repository integration, pengujian data lokal, hingga staging test data.
"Semakin dekat dengan implementasi, detail pekerjaan akan semakin banyak. The devil is in the details. Namun, saya mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi solid dari seluruh K/L serta para Koordinator Wilayah. Jika seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana dan fundamental sistem kita terjaga baik, roll out nasional sistem perlindungan sosial digital optimis dapat kita laksanakan pada bulan Oktober mendatang sesuai arahan Bapak Presiden," pungkas Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah juga secara transparan mengidentifikasi adanya tantangan struktural, yakni potensi exclusion error di mana lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 belum terjangkau bantuan, serta inclusion error yang menyebabkan sekitar 2,7 juta penerima berada pada kelompok desil 4.
Sebagai langkah mitigasi dan penyempurnaan, pemerintah mengandalkan integrasi data lintas K/L. Keberhasilan piloting di Kabupaten Banyuwangi telah memvalidasi bahwa pemanfaatan data administratif terpadu-meliputi data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik-secara signifikan mampu meningkatkan akurasi kelayakan penerima.
"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi. Tidak ada pihak yang paling hebat dalam pekerjaan besar ini, kita semua adalah satu tim yang harus saling mendukung dan menjaga ritme kerja," ujar Luhut.
