Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

MULAT SARIRE SATU ABAD PARIWISATA (BUDAYA) BALI

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar (E) pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra di Sukawati.

balitribune.co.id | Virus Korona menyebabkan umat manusia harus mulat sarire. Termasuk umat manusia yang bergerak di sektor parwisata. Mulat sarire adalah renungan ke dalam hati (nurani). Suatu contoh jalan kehidupan yang diajarkan kepada kita (umat Hindu), dalam proses peringatan Ulang Tahun Caka (Nyepi). Bahwa dalam Nyepi, kita selalu diminta untuk sunye dan mulat sarire.

Untuk dicatat bahwa, pada tahun ini, pariwisata Bali sudah berumur 100 tahun. Dalam beberapa dekade terakhir itu, sistem/konsep pariwisata Bali disebut sebagai Pariwisata Budaya. Apakah tidak sebaiknya pariwisata (Budaya) Bali perlu melakukan mulat sarire, setelah satu Abad perjalanannya? Lebih-lebih dengan adanya penyebaran Virus Korona seperti sekarang ini. Kalau perlu melakukan mulat sarire, lalu apa ukurannya ? Bagi saya, ukurannya adalah dimensi-dimensi dari kebudayaan itu. Pertama adalah, dimensi nilai-nilai. Harus kita renungkan apakah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Bali masih eksis implementasinya? Kedua, dimensi sosial. Harus kita renungkan, apakah interaksi sosial masyarakat Bali sudah berubah? Ketiga, dimensi artefak (kebendaan). Harus kita renungkan, apakah aspek sekale (teritori) alam semesta Bali sudah membahayakan ? 

Banyak sekali ada wacana tentang eksistensi kebudayaan akhir-akhir ini. Dari dimensi artefak, Gubernur Koster telah menyampaikan statemennya, bahwa alam Bali sudah tergredasi. Wakil Gubernur Bali, Cok Ace juga menyampaikan hal yang analogis. Dikatakan bahwa secara sekale alam Bali sudah rusak. Hanya karena Bali masih memiliki taksu niskale, maka pariwisata Bali masih bisa berlanjut. Kemudian dari dimensi sosial dan nilai, sudah juga banyak wacana di berbagai komunitas, bahwa nilai-nilai dan interaksi sosial masyarakat Bali sudah tergredasi. Lihat saja berbagai fenomena sosial yang terekspose di media. Apakah sudah membahayakan? Tetapi sudah banyak orang yang kecewa tentang situasi sosio-kultural (soskul) masyarakat Bali. Memang kita tidak bisa menginginkan kondisi soskul yang sama dengan era yang lalu. Karena kebudayaan terus mengalami proses transfomasi. Tetapi kalau transformasi soskul itu sudah melanggar hukum, melanggar moral, dan melanggar etika, maka kondisi itu harus diwaspadai dan diantisipasi.

Tetapi, apakah transformasi soskul itu memang betul diakibatkan oleh perkembangan pariwisata? Ya, tentu saja. Lalu diakibatkan oleh apa lagi? Karena PDRB Bali lebih dari 70% dipengaruhi oleh sektor tersier (perdagangan dan jasa). Dan pasti ada trade-off antara perkembangan sosek dan sosbud dalam masyarakat. Hanya saja saat ini yang diperlukan adalah, masih adakah kepekaan diantara pengambil keputusan di Bali. Untuk apa? Untuk meluangkan waktu dan menyediakan dana, bagi proses introspeksi, renungan, kontemplasi, atau mulat sarire untuk 100 tahun pariwisata (budaya) Bali ke depan.

Dalam tradisi Bali kita mengenal konsep masa lalu (atite), masa sekarang (wartamane), dan anagata (masa depan). Kita tidak bisa membentuk masa depan yang kondusif, tanpa memahami dan mulat sarire pada masa lalu kita. Kalau kita sekarang mampu melihat masa lalu kebudayaan Bali, maka kita bisa merancang kebijakan masa depan kehidupan kebudayaan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa Bali tidak memiliki kekayaan apapun, kecuali kebudyaannya. Hal itu diwacanakan oleh pucuk pimpinan di Bali, hingga masyarakat yang ngobrol di balai-balai banjar di Bali. Tetapi kita tidak pernah merancang untuk duduk bersama dengan semua stakeholders. Untuk apa ? Untuk merancang eksistensi kebudayaan kita satu Abad ke depan.

Kebudayaan Bali telah mampu menumbuhkan ekonomi Bali melalui sektor pariwisata. Tetapi sektor pariwisata tidak boleh rakus. Sektor pariwisata dikendalikan oleh kaum kapitalis. Kaum kapitalis konsepnya hanya menginginkan profit, efesiensi, dan pruduktivitas. Kalau ketiga elemen itu tidak tercapai dengan mudah saja mereka kabur. Kalau ketiga elemen itu tercapai, maka lingkungan alam akan menjadi korban. Oleh karenanya, aktivitas kaum kapitalis yang mengelola sektor pariwisata di Bali harus dikendalikan. Dengan demikian aktivitasnya akan sesuai dengan daya dukung alam Pulau Bali. Pemerintah harus merancang dalam rencana detail tata ruang, tentang apa yang boleh dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian juga merancang tentang di mana boleh dan di mana tidak boleh melakukan apa.

Sudah menjadi rahasia umum tentang bagaimana alotnya membangun RTRW dan RDTR. Karena di sana mucul dengan sangat kuat, berbagai kepentingan politis. Bahkan RDTR tidak bisa segera dibuat di kawasan subak yang menjadi warisan dunia. Sehingga akhirnya masyarakat melakukan aksi auto pilot. Desa adat dan subak, bekerja sama untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Di Desa Adat Yeh Tengah, Kluse, mereka membuat perarem sendiri. Mereka meminta biaya penanjung batu yang besar (Rp. 35 juta) bagi orang lain yang membeli sawah di kawasan itu. Pembeli sawah juga harus menjadi anggota desa adat aktif. Sistem perarem seperti ini cukup efektif untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah di sana. Tetapi tentu saja tidak cukup kuat secara hukum/legal.

Subak dengan lahan sawahnya adalah sebuah artefak yang sangat mendukung kebudayaan Bali. Kalau subak dan sawah di Bali habis, jangan harap kebudayaan Bali bisa tetap kokoh. Desa adat yang kini sangat disayangi oleh pemerintah (dengan pemberian bansos yang melimpah), tidak ada ada apa-apanya, kalau subak di kawasan ini habis. Kemudian pasti akan dilanjutkan dengan kebudayaan Bali yang lumpuh. Prof. Nyoman Sutawan, sudah sejak lama mewacanakan fenomena ini. Tetapi tidak ada yang menggubrisnya. Maklum otak pejabat kita umumnya hanya penuh dengan kepentingan peningkatan PAD. Dengan demikian upah pungutnya akan membengkak. Maklum juga pejabat kita otaknya umumnya  hanya berfikir untuk 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya? Tentu saja bukan urusannya. Kalau sudah begini fenomenanya, jangan harap ada pejabat di Bali yang berani mewacanakan untuk mulat sarire eksistensi pariwisata (budaya) Bali, untuk satu Abad yang akan datang. Kalau demikian halnya, marilah kita menunggu saja dengan sabar, entah kapan Bali ini akan sama seperti negara Armenia di Timur Jauh. Atau mungkin seperti Suku Maya di Amerika Latin.

 

        

wartawan
Wayan Windia
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.