balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di Bali bukan sekadar slogan. Sepanjang 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bergerak agresif menembus sekolah, universitas, desa-desa, hingga banjar-banjar untuk memastikan layanan keuangan makin mudah dipahami dan diakses masyarakat.
Semangat ini sejalan dengan 10 sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, yang menyasar kelompok-kelompok rentan maupun strategis—mulai pelajar, pemuda, UMKM, pekerja migran, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah 3T. “Untuk mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan di Bali, kami terus melakukan bauran strategi, mulai edukasi tatap muka, edukasi online, aliansi strategis, hingga edukasi tematik,” ujar Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, melalui rilis resmi pada Kamis (4/12).
Hingga Oktober 2025, OJK Bali telah melaksanakan 162 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota dan menjangkau 23.609 orang secara langsung. Strategi digital juga digarap, dengan edukasi via media sosial yang mencapai lebih dari 247 ribu pengguna.
Di tingkat desa, OJK menggandeng tiga perguruan tinggi—Universitas Udayana, Undiksha, dan Warmadewa—melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) 2025. Sebanyak 751 mahasiswa diterjunkan ke 50 desa dan menghasilkan 10.097 kegiatan edukasi, menjangkau 63.643 warga.
"Dukungan lembaga jasa keuangan juga mengalir lewat program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang hingga Oktober mencatat 1.646 kegiatan dengan total peserta 834.138 orang," tuturnya, sembari menambahkan, jika dijumlah, total kegiatan edukasi keuangan di Bali—baik oleh OJK maupun industri keuangan—mencapai 1.404 kegiatan dan 610.870 peserta.
Penguatan inklusi keuangan juga berjalan beriringan. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK bersama kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan, dan akademisi menyelenggarakan 812 kegiatan sepanjang 2025, melibatkan 67.824 peserta.
Program-program unggulan seperti Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Kejarku Pandai, UMKM Bali Nadi Jayanti, Peningkatan Inklusi Pasar Modal, hingga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) menjadi andalan untuk memperluas akses pembiayaan.
Selama Januari hingga Oktober 2025, OJK Bali menerima 586 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Rinician pengaduan meliputi: 215 kasus sektor perbankan, 240 pengaduan perusahaan peer-to-peer lending, 101 dari perusahaan pembiayaan, 22 dari industri asuransi, 7 pengaduan pasar modal. "Sebanyak 548 pengaduan telah selesai, sementara sisanya masih dalam proses penanganan. Masalah yang paling dominan adalah perilaku petugas penagihan (178 pengaduan) dan isu restrukturisasi/relaksasi kredit (77 pengaduan)," ungkapnya.
Dalam mendukung kelancaran kredit, layanan penarikan data debitur SLIK juga meningkat. Hingga Oktober, tercatat 3.874 layanan online dan 5.733 layanan walk-in—tumbuh 23,47 persen dibanding tahun sebelumnya.
OJK kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal. “Ingat selalu Legal dan Logis sebelum memilih produk keuangan,” tegas Puji Rahayu.
Di tengah gencarnya edukasi dan perlindungan konsumen, kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) Bali tetap stabil hingga September 2025. Fungsi intermediasi berjalan baik, likuiditas terjaga, dan permodalan perbankan berada pada level memadai.
Perekonomian Bali tumbuh 5,88 persen (yoy) di triwulan III 2025—lebih tinggi dari pertumbuhan nasional (5,04 persen)—menempatkan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi keempat tertinggi di Indonesia.
Sementara itu, kredit tumbuh, dana pihak Ketiga menguat yang meliputi: Kredit perbankan mencapai Rp117,74 triliun, tumbuh 6,30 persen yoy. DPK, menembus Rp208,25 triliun, tumbuh 10,12 persen yoy. LDR berada di level 56,54 persen, menunjukkan ruang likuiditas yang luas.
Kredit investasi mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 13,66 persen yoy—indikasi kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi Bali.
Penyaluran kredit kepada UMKM juga menonjol, mencapai 51,45 persen dari total kredit dengan pertumbuhan 2,94 persen yoy—lebih tinggi dari tingkat nasional. Namun secara sektoral, kredit paling besar mengalir ke bukan lapangan usaha: 33,61%, Perdagangan Besar dan Eceran: 27,84%. "Pertumbuhan terutama didorong sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman yang melonjak 15,41 persen yoy," ucapnya.
Sedangkan dari sisi kualitas kredit membaik. Hal ini dtandai Rasio kredit bermasalah (NPL): NPL gross: 2,82% (turun dari 3,42% di 2024) dan NPL net: 1,96% (turun dari 2,32% di 2024). Loan at Risk (LaR) juga membaik menjadi 9,99 persen dari sebelumnya 13,43 persen. "Pada BPR, tingkat kesehatan tetap terjaga dengan Cash Ratio 15,45 persen dan CAR 31,43 persen, menjadi bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global," pungkasnya.
