Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Bali: Kinerja Industri Jasa Keuangan Tetap Stabil dan Resilien Hingga Oktober 2024

Bali Tribune / Kepala OJK Bali, Kristianti Puji Rahayu

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaporkan kinerja industri jasa keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang tetap stabil dan resilien hingga Oktober 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh permodalan kuat, likuiditas memadai, serta profil risiko yang terjaga. Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu dalam siaran persnya di Denpasar, Jumat (20/12).

Diuraikan, kinerja intermediasi perbankan di Bali dan Nusa Tenggara tumbuh positif sebesar 6,60% year-on-year (yoy), dengan total kredit mencapai Rp226,88 triliun. Dari total kredit tersebut, 57,37% disalurkan untuk kredit produktif, yaitu 36,42% untuk modal kerja dan 20,96% untuk investasi. Kredit konsumsi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 8,25% yoy, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kredit investasi turut tumbuh 16,13% yoy, lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023.

Sedangkan penyaluran kredit berdasarkan sektor didominasi oleh penerima kredit bukan lapangan usaha (42,63%) dan sektor perdagangan besar dan eceran (25,25%). Kredit kepada UMKM mencapai 44,47% dari total kredit, dengan pertumbuhan 7,00% yoy, mencerminkan dukungan kuat perbankan terhadap sektor UMKM.

Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,67% yoy, mencapai Rp277,41 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar Rp16,42 triliun dan giro sebesar Rp4,62 triliun. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 81,79%, melandai dibandingkan tahun sebelumnya akibat pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit.

Kecukupan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap terjaga dengan Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas ambang batas. Di Bali, CR mencapai 15,34% dan CAR mencapai 35,84%. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross perbankan di wilayah ini sebesar 3,08%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2,41%).

Jumlah investor pasar modal di Bali dan Nusa Tenggara tumbuh signifikan, mencapai 227.801 Single Investor Identification (SID), meningkat 24,94% yoy. Nilai transaksi saham mencapai Rp3,78 triliun, tumbuh 39,57% yoy, dengan nilai kepemilikan saham mencapai Rp8,77 triliun.

"OJK terus mendorong literasi dan inklusi keuangan dengan melaksanakan 1.802 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 191.617 peserta di Bali dan Nusa Tenggara hingga November 2024. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan di daerah," ujar Puji Rahayu.

Di NTB, OJK meresmikan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) untuk meningkatkan akses layanan keuangan syariah di lingkungan pesantren. Sementara itu, di NTT, berbagai kegiatan edukasi keuangan diselenggarakan, termasuk seminar nasional dan program pemberdayaan ekonomi bagi mahasiswa.

Selama 2024, Kantor OJK di Bali dan Nusa Tenggara menerima 829 pengaduan, dengan mayoritas berasal dari sektor perbankan (334 kasus) dan Industri Keuangan Non-Bank (494 kasus). Sebanyak 779 pengaduan telah diselesaikan.

OJK juga melayani penarikan data Informasi Debitur (Ideb) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada 20.761 orang, baik secara online maupun langsung.

Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan pemangku kepentingan, OJK optimis sektor jasa keuangan di Bali dan Nusa Tenggara akan terus stabil dan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. 

"OJK juga terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta menjaga integritas sektor jasa keuangan melalui pengawasan yang ketat dan kebijakan yang tepat sasaran," pungkasnya.

wartawan
ARW

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.