Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah, mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hal ini diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam siaran persnya di Denpasar, Kamis (4/4).

"Pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ungkap Puji Rahayu.

Lantas Puji Rahayu menguraikan, pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bali Artha Anugrah dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 19 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Bali Artha Anugrah dalamstatus pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bali Artha Anugrah dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Puji Rahayu mengimbau.

wartawan
ARW
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Kaitkan Pembangunan Jalan dengan Kebutuhan Air, Suplai Selatan Masih Defisit

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana pembangunan infrastruktur jalan berskala besar di Kabupaten Badung, khususnya wilayah selatan, menjadi perhatian DPRD Badung. Selain kesiapan infrastruktur transportasi, peningkatan kebutuhan air bersih dinilai harus diperhitungkan agar pembangunan tidak menambah persoalan baru di kawasan pariwisata tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Irigasi Subak Cebok Ambles, Petani Was-was

balitribune.co.id | Gianyar - Petani di kawasan Banjar Cebok, Tegallalang, dirundung was-was. Karena lahan pertaniannya terancam mengalami kekeringan akibat saluran irigasi jebol sekitar 10 meter. Dari keterangan warga, kerusakan ini menjadi perhatian karena saluran tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan air untuk mengairi lahan persawahan. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Bakal Tambah Penyertaan Modal Sebesar Rp1 Miliar pada PT Jamkrida 

balitribune.co.id | Semarapura - Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara pada Tahun Anggaran 2027. Tambahan modal tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, hingga sektor usaha produktif lainnya yang selama ini terkendala persyaratan agunan.

Baca Selengkapnya icon click

Empat Ruko di Belakang SPBU Celuk Ludes Terbakar

balitribune.co.id | Gianyar - Kebakaran hebat menghanguskan empat unit rumah toko (ruko) di belakang SPBU Celuk, Jalan Raya Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Senin (9/11/2026) dini hari. Seluruh bagian atap dan isi bangunan ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, kerugian material sementara ditaksir mencapai Rp300 juta.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.