Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah, mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hal ini diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam siaran persnya di Denpasar, Kamis (4/4).

"Pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ungkap Puji Rahayu.

Lantas Puji Rahayu menguraikan, pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bali Artha Anugrah dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 19 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Bali Artha Anugrah dalamstatus pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bali Artha Anugrah dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Puji Rahayu mengimbau.

wartawan
ARW
Category

Resky Raih Podium Kedua di IM4AC Qatar, Pebalap Binaan AHM Siap Tampil Maksimal pada Race 2

balitribune.co.id | Jakarta - Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Resky Yusuf Hermawan, sukses meraih podium kedua pada race pertama Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) putaran ke-6 yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, Sabtu (7/11/2026).

Persaingan sengit di grup terdepan terpaksa dihentikan lebih awal pada lap ke-10 setelah munculnya bendera merah (red flag) akibat insiden di lintasan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kapolres Buleleng Minta Warga Waspada Longsor dan Banjir

balitribune.co.id | Singaraja - Ancaman tanah longsor dan banjir bandang meningkat seiring masuknya musim penghujan di Kabupaten Buleleng. Masyarakat diminta tidak lengah menghadapi cuaca ekstrem, terutama warga yang tinggal di kawasan perbukitan, bantaran sungai, serta wilayah yang selama ini dikenal rawan bencana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BI: Potensi Ekonomi Bali Utara Menanti Digarap

balitribune.co.id | Singaraja - Ketimpangan aktivitas ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Pulau Dewata. Konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih banyak terpusat di kawasan selatan membuat potensi wilayah lain, khususnya Bali Utara, belum tergarap secara optimal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Subak di Bawah 5 Hektare Bakal Digabung, Pekaseh Tanpa Lahan Tak Lagi Terima Honor

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga Subak, menyusul semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Bahkan, ditemukan sejumlah Subak yang secara administratif masih tercatat sebagai lembaga, tetapi sudah tidak memiliki lahan persawahan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Operasi SAR Ditutup, Dua Korban Longsor Pelaga Eco Park Masih Misteri

balitribune.co.id | Mangupura - Operasi pencarian dua korban tanah longsor di kawasan Pelaga Eco Park, Banjar Bukit Munduk Tiying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, resmi dihentikan pada Minggu (8/11/2026). Hingga hari ketujuh pencarian, kedua korban yang diduga tertimbun material longsor belum berhasil ditemukan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.