BALI TRIBUNE - Perbankan khususnya BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Bali diminta berhati-hati dalam menyalurkan kredit mengingat jumlah NPL (Non Performing Loan- kredit bermasalah) semakin meningkat. “Juni 2018 angka NPL naik menjadi 3,73 persen dibandingkan Juni 2017 sebesar 3,45 persen. Sementara NPL rata-rata nasional hanya 2,67 persen,” ujar Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali-Nusra Hizbullah saat memberi sambutan pada “Meet & Greet Gathering Stakeholders” BPR Bank Kanti, Jumat (24/8) malam di Grand Bali Beach pekan lalu. Naiknya NPL tambah Hizbullah selain disebabkan dampak erupsi Gunung Agung juga faktor lesunya bisnis properti. “Sektor pertambangan dan penggalian serta penyediaan akomodasi makan dan minum juga ikut mempengaruhi NPL,” tambah Hizbullah. Bahkan akibat erupsi Gunung Agung, tingkat hunian hotel di Karangasem sempat menyentuh angka 0 persen. Di sisi lain Hizbullah mengatakan sebagian besar kondisi BPR di Bali masih sehat. Kinerja BPR di Bali untuk Juni 2018 tercatat total aset Rp14,51 triliun (naik 9,72 persen dibanding Juni 2017), penyaluran kredit Rp 9,98 triliun, naik 9,91 persen dibandingkan Juni 2017. Sedangkan total DPK BPR pada Juni 2018 Rp 10 triliun naik 16,03 persen dibandingkan Juni 2017. Untuk total aset industri perbankan pada Juni 2018 tumbuh 8,28 persen menjadi Rp125,95 triliun. Sementara pertumbuhan kredit 4,4 persen menjadi Rp 83,91 triliun. Untuk dana pihak ketiga (DPK) naik 8,56 persen menjadi Rp 99,69 triliun dari sebelumnya yakni Juni 2017 hanya Rp 91,83 triliun. "Artinya masyarakat lebih suka menyimpan uangnya daripada meminta kredit ke perbankan," tukasnya sembari menambahkan dana-dana tersebut ada yang disimpan di Bali, bahkan keluar Bali. "Ini yang kita sayangkan," sentilnya. Komponen DPK yang naik yakni tabungan (15,68 persen), deposito (4,41 persen), sedangkan giro turun 5,62 persen menjadi Rp15,12 triliun. “Jadi yang menyimpan lebih banyak dibandingkan yang minjam,” jelas Hizbullah. Ditambahkan penyaluran kredit sebagian besar pada sektor bukan lapangan usaha (38,06 persen) serta sektor perdagangan besar dan aceran (31,62 persen). Pertumbuhan kredit di Bali agak melambat, ini yang perlu menjadi perhatian bersama, pasalnya pertumbuhan kredit itu menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah. "Jika pertumbuhannya melambat, artinya aktivitas ekonomi juga melambat," tukasnya. Saat ini di provinsi Bali terdapat 351 lembaga keuangan yang terdiri dari 55 bank umum, dua diantaranya berkantor pusat di Denpasar, antaranya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Bank Mandiri Taspen (Mantap). Kantor bank umum yang ada di Bali mencapai 700 kantor yang tersebar diseluruh provinsi Bali yang sebagian besar lokasinya ada di Denpasar dan Badung. Sementara itu terdapat 136 BPR dan satu diantaranya adalah BPR Syariah. Keseluruhan BPR tersebut memiliki kantor 324 di seluruh Bali. "Jadi apabila digabung BPR dengan bank umum jumlahnya 1024 kantor," ujarnya. Hanya saja dari beberapa bank umum saat ini menutup kantornya dengan alasan efisiensi. Bahkan kedepannya dikatakan dengan kemajuan teknologi beberapa hal operasional bank tidak memerlukan kantor lagi, bisa saja melalui Financial Technologi (Fintech). Selain itu juga ada 143 lembaga keuangan non bank yang terdiri dari 81 perusahaan asuransi, 2 lembaga dana pensiun, 2 perusahaan penjaminan, 1 perusahaan pegadaian, 51 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, 2 perusahaan pialang asuransi, 1perusahaan permodalan madani, 1 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dan 16 perusahaan sekuritas yang bergerak di pasar modal.
