balitribune.co.id I Denpasar - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar tengah melakukan evaluasi mendalam terkait kelanjutan anggaran operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD). Langkah ini diambil menyusul masih rendahnya tingkat keterisian penumpang (load factor) yang hanya berkisar antara 30 hingga 40 persen.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, menyatakan bahwa meski Pemkot berkomitmen mendukung transportasi umum dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun 2026naik dari Rp14 miliar di tahun sebelumnyapemanfaatannya harus tetap terukur dan efisien.
"Kami menunggu hasil evaluasi untuk memastikan kelanjutan pembiayaan. Pada prinsipnya, kami ingin masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum. Namun kenyataannya, keterisian bus saat ini masih di bawah 50 persen," ujar Sriawan.
Data menunjukkan tingkat keterisian tertinggi hanya mencapai 44 persen pada koridor Central Parkir Kuta menuju Terminal Pesiapan, Tabanan. Sriawan menambahkan, Pemkot Denpasar kini harus jeli membagi prioritas anggaran, terutama karena sedang fokus menangani persoalan sampah yang juga membutuhkan biaya besar.
Selain faktor keterisian, Dishub Denpasar menyoroti pentingnya penguatan koordinasi di tingkat Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan operasional 75 unit bus TMD bersifat aglomerasi atau melintasi wilayah kabupaten/kota, sementara kewenangan Pemkot Denpasar terbatas hanya di wilayahnya.
"Pergerakannya lintas kabupaten, jadi harus terintegrasi. Provinsi harus mengoordinasikan gerakan moral pembatasan kendaraan pribadi serta menjamin kelancaran pergerakan di wilayah aglomerasi. Pemkot Denpasar terbatas jika bergerak sendiri," paparnya.
Hasil evaluasi ini nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Denpasar sebagai dasar penentuan kebijakan transportasi publik di tahun-tahun mendatang agar subsidi yang dikucurkan lebih tepat sasaran.
