Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pak Koster, Dialog, dan Sebuah Jalan Tengah

pengamat
Bali Tribune / Umar Ibnu Alkhatab - Pengamat Kebijakan Publik

balitribune.co.id | Gubernur Bali, Wayan Koster (Pak Koster), kembali berdialog dengan massa aksi. Jika sebelumnya ia berdialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana di wantilan DPRD Bali terkait penanganan krisis sampah dan sejumlah kebijakan yang dinilai belum efektif pada tanggal 22 April 2026, kemarin Pak Koster menemui dan berdialog dengan ratusan mahasiswa dan serikat pekerja di kompleks Kantor Gubernur Bali terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tanggal 21 Oktober 2026. Artinya, Pak Koster sedang menunjukkan gaya kepemimpinan yang jarang kita lihat hari-hari ini, yakni berdialog langsung dengan massa aksi. Di tengah orasi dan teriakan peserta aksi, Pak Koster tidak memilih jalan yang pasif atau melempar beban kepada birokrasi, beliau datang, mendengar, dan menjawab tuntutan yang diajukan. Dan dari dialog yang elegan itulah lahir sebuah harapan baru, Pak Koster membuka peluang besar menetapkan UMP di atas Rp 3,45 juta.

Secara umum, tujuan dialog adalah bagaimana mencapai kesepemahaman bersama, membangun saling pengertian dan menerima sudut pandang pihak lain tanpa harus saling mengalahkan. Selain itu, dialog adalah cara konstruktif untuk memecahkan masalah, mendiskusikan isu tertentu untuk menemukan solusi atau gagasan yang konstruktif. Dus dialog adalah instrumen untuk mempererat hubungan, kebersamaan, rasa hormat, dan memperkuat ikatan dalam relasi sosial, kerja, dan komunitas. Intinya dialog adalah cara praktis untuk mencapai pemahaman bersama, bertukar informasi, dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi timbal balik. Dalam konteks di atas, kehadiran langsung Pak Koster dalam aksi massa harus kita hargai sebagai cara beliau untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama dan informasi tersebut bisa dipakainya untuk membuat kebijakan yang solutif atas apa yang diharapkan oleh massa aksi.

Hemat kita, di banyak daerah, dialog antara pemimpin dan rakyat seringkali dihindari karena khawatir akan timbulnya perang urat syaraf yang kemudian menyisakan konflik. Di samping itu masih adanya ego jabatan dan miskonsepsi bahwa komunikasi satu arah (monolog) jauh lebih efisien. Kita akui bahwa dialog seringkali memicu perdebatan karena membicarakan masalah yang sensitif sehingga banyak pemimpin merasa tidak nyaman menghadapi situasi sulit tersebut dan karena itu mereka memilih jalan aman dengan mengedepankan komunikasi yang monolog dan kebijakan yang top down. Banyak pemimpin khawatir bahwa mendengarkan argumen orang lain akan membuat mereka tampak tidak tegas atau kehilangan kendali di mata rakyatnya Namun, di Bali, Pak Koster menjadikan dalog sebagai metode yang praktis untuk mengambil sebuah kebijakan yang strategis demi kemaslahatan banyak pihak. Pak Koster memilih hadir di tengah massa demi mengirimkan pesan politik bahwa ia dan pemerintahan yang ia pimpin tidak anti kritik.

Kita memahami bahwa semua isu yang disuarakan massa aksi adalah isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sekaligus paling mendasar bagi keberlanjutan Bali. Isu UMP misalnya merupakan isu yang menyangkut harkat hidup pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga dan secara lebih luas menjadi penggerak perekonomian Bali itu sendiri. UMP tidak bisa diselesaikan dengan jargon, tetapi dengan keputusan yang tepat dan bijak karena UMP bukan sekadar soal menambah beberapa ratus ribu rupiah, tetapi soal keberpihakan, apakah negara hadir untuk memastikan pekerja di Bali bisa hidup layak ataukah hanya cukup untuk bertahan hidup. Ini juga soal keadilan, di mana seorang pekerja hotel di Sanur yang melayani tamu dengan tagihan sekian juta per malam tidak seharusnya pulang ke kos dengan rasa cemas karena upahnya habis untuk makan dan kontrakan. Selanjutnya ini juga menyangkut masa depan Bali, di nama jika upah tidak layak, maka pekerja terbaik Bali akan pergi mencari upah yang kayak di negeri orang. Dan bukan sekedar soal angka, tetapi soal martabat, bahwa upah yang kayak adalah pengakuan bahwa keringat seseorang dihargai. Ketika Pak Koster membuka peluang UMP di atas Rp3,45 juta, sebenarnya ia sedang mengatakan kepada kita bahwa martabat pekerja Bali itu penting.

Di satu sisi, kita harus jujur bahwa biaya hidup di Bali sudah tidak lagi murah. Kos di Denpasar, Badung, dan Gianyar sudah mendekati harga kos di kota-kota besar di Jawa. Harga pangan naik, biaya transportasi naik. Di sisi lain, pengusaha, terutama UMKM dan sektor pariwisata yang baru pulih, juga memiliki hitung-hitungan yang tidak mudah. Kenaikan UMP yang terlalu tinggi tanpa peningkatan produktivitas bisa menekan usaha kecil. Di sinilah peran jalan tengah yang diambil Pak Koster menjadi penting. Dengan membuka ruang dialog, penetapan UMP tidak lagi menjadi keputusan sepihak di ruang rapat yang dingin, melainkan hasil dari musyawarah yang mendengar dua sisi. Pekerja didengar keluhannya, pengusaha didengar keberatannya, dan pemerintah hadir sebagai penyeimbang. Itulah makna dari jalan tengah yang diambil Pak Koster dalam kebijakan publik terkait UMP. Beliau ingin ada keputusan yang selaras antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ke depan, setiap warga perlu mengetahui dasar perhitungan UMP, apakah sudah mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi Bali, dan kebutuhan hidup layak. UMP yang tinggi tidak ada artinya jika di lapangan masih terdapat perusahaan yang membayar di bawah standar UMP.

Akhirnya, apa yang dilakukan Pak Koster dengan mahasiswa dan serikat pekerja harus menjadi budaya. Jika budaya semacam ini bisa dijaga, maka yang dibangun Pak Koster bukan hanya kebijakan, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal paling mahal dalam pemerintahan. Kita percaya bahwa Bali tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang mau mendengar apa yang menjadi masalah rakyatnya. Dan dalam dua dialog terakhir, Pak Koster telah menunjukkan bahwa ia mau mendengar. UMP bukan hanya sekedar soal angka yang tertera dalam peraturan gubernur, tetapi soal keberanian seorang pemimpin untuk memilih jalan tengah yang berpihak pada rakyat. Jika dialog adalah jembatan, maka UMP yang layak adalah tujuan yang harus kita capai bersama. Kita berharap, apa yang dimulai Pak Koster dengan datang dan mendengar, akan berakhir dengan senyum di rumah-rumah pekerja Bali karena Bali yang kuat bukanlah Bali yang hanya indah pariwisatanya, tetapi Bali yang adil upahnya, sejahtera pekerjanya, dan bermartabat rakyatnya. Wallahu a'alamu bish-shawab.

Tabanan, 25 Oktober 2026.

wartawan
RED
Category

Pemkab Badung Bersinergi dengan Kejati Bali Gelar Aksi Bersih Pantai dan Pelepasan Tukik

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menggelar aksi bersih pantai dan pelepasan tukik di Pantai Kuta, Sabtu (4/7/2026). Aksi pelestarian pesisir di Shelter Kebencanaan Baruna ini menjadi pembuka rangkaian Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diinisiasi oleh Kejati Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kodim Tabanan Mulai Kaji Lokasi untuk Program TMMD 2027

balitribune.co.id I Tabanan – Kodim 1619/Tabanan mulai mematangkan rencana pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dijadwalkan bergulir pada 2027 mendatang.

Saat ini, otoritas militer di Tabanan tersebut sedang melakukan kajian intensif untuk menentukan lokasi yang paling memerlukan bantuan infrastruktur fisik. Proses survei lapangan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa serta masyarakat secara langsung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Banyak Pendaki Tersesat hingga Tewas, Polres Tabanan Perketat Aturan Mendaki Gunung Batukaru

balitribune.co.id I Tabanan – Polres Tabanan mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh aktivitas pendakian di lereng Gunung Batukaru menyusul tingginya intensitas kecelakaan yang dialami pendaki dalam beberapa waktu terakhir.

Rencana ini dicetuskan untuk menekan angka kejadian pendaki tersesat hingga hilangnya nyawa, termasuk menyusul temuan jenazah Mr. X yang diduga kuat merupakan warga negara Afrika Selatan.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Catat Kinerja Sektor Jasa Keuangan Bali Tetap Solid hingga April 2026

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kinerja sektor jasa keuangan di Pulau Dewata tetap menunjukkan kondisi yang solid dan stabil hingga akhir April 2026. Di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik, industri keuangan di Bali masih mampu menjaga pertumbuhan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung dan Ketua DPRD Tinjau Penataan Pedestrian Pantai Kuta, Siapkan Kawasan Wisata yang Nyaman dan Berkelas

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaksanaan penataan kawasan pedestrian di sepanjang Pantai Kuta, Sabtu (4/7/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek penataan berjalan sesuai rencana sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kawasan wisata unggulan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Sinergi, Pimpinan DPRD Karangasem Kunjungi Kantor Redaksi Bali Tribune

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, melakukan kunjungan kerja ke kantor media Bali Tribune di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, pada Sabtu (4/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD I Wayan Suparta, Sekretaris DPRD Karangasem I Nengah Mindra, serta sejumlah staf Sekretariat DPRD Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.