Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pakai "Hammer", Cok Ace dan Luh Djelantik Gebuk Bangunan Parq Ubud

Luh Djelantik dan Cok Ace
Bali Tribune / PEMBONGKARAN - Demolition (pembongkaran) Simbolik Parq Ubud pascaakusisi, Janjikan Bangunan Melanggar Jadi Sawah lagi

balitribune.co.id | Gianyar - Dengan nama dan stigma baru, pihak manajemen pastikan akan membongkar Bangunan Parq Ubud yang melanggar dan akan dikembalikan jadi sawah. Proses demolition atau pembongkaran secara simbolis bahkan melibatkan Cok Ace dan Ni Luh Djelantik yang sebelumnya gencar meneriaki Parq hingga akhirnya ditutup pemerintah.

Proses pembongkaran secara simbolis, diawali dengan proses prelina terhadap bangunan membentang di areal yang dulunya sawah, Rabu (25/6) di Lingkungan Tegallantang, Ubud. Secara bergiliran pembongkaran dengan peralatan palu diawali oleh mantan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace. Dilanjutkan oleh jajaran unsur pimpinan kecamatan serta Bendesa Adat setempat. Terakhir, dengan palu besar, Ni Luh Djelantik menggebuk tembok bangunan yang disusul awak media.

Dalam kegiatan itu pihak manjemen menghadirkan Kadek Agus Purwadi sebagai COO PT Gold Dragon, Lisa Sirotinina dari Perwakilan Investor serta Ni Luh Djelantik sebagai pembicara dan sesi Prescon.

Ni Luh Djelantik mengakui, kehadirannya mungkin sangat riskan. Namun dirinya menyakinkan jika kehadirannnya sebagai wujud konsistensinya untuk memastikan investor baru pascaakusisi Parq ini  bisa menutup gelapnya histori Parq di masa lalu. 

"Saya hadir untuk memastikan pihak investor wajib tertib aturan serta menyayangi alam serta lingkungan. Bangunan yang melanggar pun akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai sawah," ujarnya.

Kadek Agus Purwadi sebagai COO PT Gold Dragon mengaku sudah melakukan sejumlah upaya untuk menunjukkan komitmen manajemen baru dalam menyelaraskan visi pemerintah, memastikan pembangunan yang bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi investor dan juga komunitas lokal. Mulai dari penyelamatan 300 karyawan yang 90 persen orang lokal, bersinergi dengan lingkungan, khususnya warga Tegallantang Ubud serta secara niskala sudah melakukan proses guru piduka, pecaruan dan lainnya. Sejumlah bangunan atas pemrmintaan desa adat juga sudah di bongkar. Dan kini masih dalam proses pembongkaran bangunan besar yang melanggar perizinan. 

"Untuk menghilangkan kesan masa lalu, nama Parq pun akan kami ubah," terangnya.

Dengan harapan besar, Penglingsir Puri Ubud,  Cok Ace menyatakan ingin mengakhiri mimpi buruk terhadap pariwisata Ubud yang selama ini menghantuinya. Selama empat tahun menyoroti keberadaan Parq yang  melenceng dari arah pariwisata Ubud akhirnya berakhir di awal 2025. Kini melalui manajemen baru yang mulai menunjukkan komitmennya, diharapkan eks Parq ini sebagai bagian pariwisata  budaya berbasis masyarakat dan akan terus dalam kawalannya. 

"Saya harus pastikan manajemen baru ini nantinya menjadikan eks Parq sebagai tempat untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat Ubud khususnya bukan objek namun juga pelaku pariwisata. Jadi masyarakat harus dilibatkan dalam industri ini," tegasnya.

wartawan
ATA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabur ke Badung, Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Blahbatuh

balitribune.co.id | Gianyar - Digiring ke Mapolsek Blahbatuh, menandai berakhirnya pelarian ANB (26 tahun). Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini berakhir di sebuah tempat kos di Banjar Selat Beringkit, Mengwitani, Badung. Setelah disanggong Tim Opsnal Reskrim Polsek Blahbatuh tanpa perlawanan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait PWA, Dewan Bali Minta Pemerintah Provinsi Bali Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata sebesar Rp 150 ribu sejak 14 Februari 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali untuk terbuka terhadap PWA tersebut. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali Tegaskan Kenaikan UMP Harus Selaras dengan Keterjangkauan Kebutuhan Pokok

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali tidak hanya mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja di Pulau Dewata pada tahun 2027. Dewan Bali pun meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi harga pangan supaya tidak mengalami kenaikan seiring kenaikan UMP untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.