BALI TRIBUNE - Paguyuban Purnawirawan Kowad Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan organisasi yang mewadahi para pensiunan Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang berasal dari daerah Bali, NTB, dan NTT/ Paguyuban ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan di tingkat pusat yang secara resmi dibentuk pada 28 September 2014. Terkait dengan paguyuban ini,  Jumat (25/5), pengurus paguyuban mengunjungi Kodam IX/Udayana dan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., didampingi para pejabat Kodam, di antaranya Aspers Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Heru Agung A, SIP., Aster Kasdam IX/Udayana, Kolonel Inf I Kadek Subawa, perwakilan Pendam IX/Udayana Mayor Caj (K) IGA Raka Adnyani dan Wakil Perwira Koordinator Kowad Kapten Cba Ni Ketut Rumawati. Adapun kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan Paguyuban Purnawirawan Kowad kepada Pangdam IX/Udayana, yang secara organisatoris diawaki oleh Brigjen TNI (Purn) Dewa Ayu Km Wirawati, SH., MH., (penasehat), Letkol (Purn) Dra IGA Wiratni A, MM., (Ketua), Letkol (Purn) Suhartatik (bendahara), Letkol (Purn) Sri Juniatun (sekretaris), Mayor (Purn) Wayan Masih (Urdal) dan Peltu (Purn) Arlis Arifin yang sampai saat ini keseluruhan berjumlah 33 orang, di mana 29 orang (Bali), dan 4 orang (NTB), sementara untuk wilayah NTT masih dalam tahap pendataan. Ketua Paguyuban menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Pangdam IX/Udayana menerima kunjungan tersebut ditengah kesibukan yang padat. Selanjutnya menyampaikan program kerja kedepan yang akan dilaksanakan seperti, penataan organisasi dari paguyuban menjadi suatu organisasi yang berkekuatan hukum, pendataan keanggotaan di wilayah Bali, NTB, dan NTT, serta mensosialisasikan keberadaan paguyuban ini dan mengupayakan agar menjadi suatu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum serta diakui oleh pemerintah. Pada kesempatan tersebut Pangdam memberikan apresiasi serta dukungan, dengan adanya paguyuban ini yang sedang diperjuangkan untuk menjadi suatu organisasi yang memiliki dasar hukum dan tentunya organisasi ini nantinya bisa menjadi mitra kerja yang baru dan sebagai komponen cadangan dalam penyebaran misi TNI-AD. Serta sebagai kereta bagi TNI AD dalam menyuarakan visi dan misi TNI AD yang hadir di tengah- tengah masyarakat, sehingga akan lebih cepat dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.