Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pansus Sepakati Pelepasan HPL Gilimanuk

Kelurahan Gilimanuk
Bali Tribune / Kelurahan Gilimanuk.

balitribune.co.id | Negara - Panitia Khusus (Pansus) Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Gilimanuk DPRD Jembrana resmi menyepakati rencana pelepasan aset tanah Gilimanuk. Keputusan krusial ini diambil untuk segera dibawa dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana mendatang.

Kesepakatan pelepasan aset tersebut dicapai setelah Pansus merampungkan serangkaian agenda strategis. Langkah itu meliputi rapat internal tim, kunjungan kerja lapangan, koordinasi lintas sektoral, hingga kajian mendalam dari para pakar hukum terkait kejelasan status lahan HPL Gilimanuk.

Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana, I Ketut Suastika alias Cohok atau Cuhok, mengatakan rapat terakhir Pansus dilakukan untuk menyusun laporan hasil pembahasan yang akan disampaikan dalam rapat paripurna. 

“Hari ini kami dari Pansus HPL Tanah Gilimanuk sudah melakukan rapat terakhir untuk membuat laporan ke Paripurna. Kami sudah melakukan banyak kegiatan seperti kunjungan kerja, rapat koordinasi bersama teman-teman di Pansus, sehingga hari ini kami memutuskan untuk melaporkan,” ujarnya Kamis (24/9/2026).

Berdasarkan hasil kajian, kunjungan kerja dan pendapat hukum yang telah dilakukan, Pansus sepakat dengan rencana pelepasan HPL Tanah Gilimanuk sebagaimana permohonan Bupati Jembrana untuk dibahas dan diputuskan melalui rapat paripurna. 

Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah rekomendasi untuk tahapan berikutnya. Salah satunya meminta Legal Opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi Bali sebagai dasar hukum proses pelepasan HPL.

“Kami juga merekomendasikan untuk meminta LO (Legal Opinion) ke Kejaksaan Tinggi Bali, kemudian dengan dasar hukum yang berbeda. Jadi, bukan lagi memindahtangankan, tetapi pelepasan,” jelasnya.

Pansus juga merekomendasikan kajian dan appraisal terhadap lahan Gilimanuk oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, diperlukan pendataan ulang untuk memastikan kondisi serta jumlah hunian dan fasilitas umum yang berada di kawasan tersebut. Pendataan tersebut nantinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta KJPP. Data hasil pendataan juga akan mengacu pada jumlah kapling yang telah tercatat di BPKAD.

“Melakukan pendataan ulang oleh BPN, kemudian BPKAD dan KJPP turun bersama-sama ke Gilimanuk untuk memastikan hunian dan fasilitas umum. Jangan sampai kemudian ada pendatang-pendatang baru,” kata Suastika. 

Pansus menegaskan kesepakatan pelepasan HPL belum mengakhiri seluruh proses. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, Bupati Jembrana masih harus menindaklanjuti hasil LO dan appraisal sebelum mengajukan proses selanjutnya kepada kementerian terkait. “Masih panjang ini kalau kita bicara SHM. Tapi itu adalah kerja daripada Bupati nantinya,” ujarnya.

Laporan hasil pembahasan Pansus dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana pada Oktober 2026 sesuai masa tugas Pansus. Terkait kekhawatiran pelepasan HPL akan membuat lahan menjadi status quo atau beralih kepada investor, Suastika mengatakan mekanisme yang disiapkan telah mengantisipasi hal tersebut. Setelah keputusan pelepasan diterbitkan, masyarakat yang telah terdata dan tinggal di kawasan tersebut dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.

“Ketika SK Bupati, SK pelepasan itu keluar, langsung ada permohonan masyarakat yang tinggal di situ. Kan sudah ada pendataan ulang nanti oleh KJPP, BPN dan BPKAD,” katanya.

Menurut Suastika, hasil pendataan, surat pelepasan dan permohonan masyarakat selanjutnya akan diproses oleh Bupati. Ia juga menyebut adanya yurisprudensi terkait persoalan serupa di sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Makassar dan Jakarta. 

“Jadi tidak ada kekhawatiran kita ketika dilepas akan menjadi status quo atau bahkan dimiliki oleh investor, enggak ada. Yurisprudensinya sudah ada di Surabaya, Makassar dan di Jakarta,” pungkasnya. 

wartawan
PAM
Category

Nyoman Satria Terima Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta

balitribune.co.id | Mangupura - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Nyoman Satria menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang jaringan utilitas DPRD Provinsi DKI Jakarta di ruang Gedung DPRD Badung, Senin, (2/6).

Baca Selengkapnya icon click

Biaya Sekolah Mahal, Bantu Seragam Untuk Siswa SD dan SMP

balitribune.co.id | Singaraja - Mahalnya biaya pendidikan terutama pengadaan pakaian seragam terutama untuk siswa SD dan SMP menjadi keluhan masyarakat selama ini. Hal itu memicu lahirnya keinginan membantu meringankan beban masyarakat terutama yang memiliki putra dan putri sedang menempuh Pendidikan. Melalui visi dan misinya saat kampanye Pilkada Serentak 27 Novmber 2024 Bupati Buleleng dr.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Pembukaan Bulan Bung Karno VII

balitribune.co.id | Tabanan - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan pembukaan Bulan Bung Karno VII Tahun 2025, di Lapangan Alit Saputra, Senin (2/6). Ia menegaskan pentingnya peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polsek Seririt Bentuk Pasukan SERBU, Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba dan Balap Liar

balitribune.co.id | Singaraja - Untuk menjaga kondusifitas wilayah Kecamatan Seririt, Kepolisian Sektor Seririt membentuk pasukan khusus pengaman reaksi cepat. Gunanya untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtbimas). Dibawah Komando Kapolsek Seririt Kompol Dr.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Halal Bihalal, Pak Koster, dan Hubungan Ulama-Umara-Umat

balitribune.co.id | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali menyelenggarakan halal bihalal bersama umat Islam yang dihadiri Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster (Pak Koster), halal bihalal yang bertajuk Silaturahmi dan Kolaborasi Mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta dan sejumlah ulama berpengaruh di Bali, kehadiran Pak Koster mencerminkan kewajiban pemerintah untuk membangun kehidupan beragama yang mode

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.