Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemberlakuan Jam Kerja Baru, Pelayanan Umum Disidak

Bali Tribune/ DISIDAK - Sejumlah unit kerja di Pemkab Jembrana yang melayani pelayanan publik disidak di hari pertama pemberlakuan jam kerja baru.


Balitribune.co.id | Negara - Penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Pemkab Jembrana sudah mulai diberlakukan Rabu (17/4/2024). Pelayan publik diminta tidak berpengaruh dengan jam kerja yang baru ini. Sejumlah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum disidak.

Sidak dilakukan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba. Sejumlah unit kerja di Pemkab Jembara yang menyelenggarakan pelayanan publik didatangi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ini. OPD yang disidak di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerperin) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Sebelumnya diberitakan seluruh ASN baik PNS maupun PPPK dan pegawai non ASN (kontrak) pada sejumlah OPD atau unit kerja di lingkungan Pemkab Jembrana kini mulai menerapkan jam kerja yang diberlakukan secara nasional. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Regulasi ini sudah lebih dulu diterapkan oleh Pemprov Bali.

Dengan adanya regulan pusat tersebut, Surat Edaran Bupati Jembrana Nomor Surat Edaran Bupati Jembrana Nomor 060/1597/ORTAL/2016 tentang Jam Kerja Pegawai dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Sehingga kini diterbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam regulasi anyar ini ada sejumlah perubahan pada jam kerja pegawai. Pada ketentuan yang mengatur hari dan jam kerja sebelumnya, pegawai Pemkab Jembrana pada OPD atau unit kerja yang menerapkan lima hari kerja dalam sepekan, hari Senin sampai hari Kamis pegawai mulai bekerja dari pukul 08.30 Wita hingga pukul 15.00 Wita tanpa adanya pengaturan jam istirahat siang secara khusus. Sedangkan pada hari Jumat pegawai mulai bekerja dari pukul 08.30 Wita hingga pukul 14.00 Wita juga tanpa adanya pengaturan jam istirahat siang secara khusus.

Namun pada regulasi terbaru ini dari hari Senin sampai hari Kamis pegawai masuk kerja mulai pukul 08.30 Wita, pulang kerja pegawai menjadi lebih sore yakni pukul 16.30 Wita dengan pengaturan waktu istirahat selama satu jam pada pukul 12.00 Wita hingga 13.00 Wita. Sedangkan pada hari Jumat pegawai mulai bekerja dari pukul 08.30 Wita hingga pukul 14.30 Wita juga dengan pengaturan jam istirahat siang secara khusus yakni selama satu jam pada pukul 12.00 Wita hingga 13.00 Wita.

Aturan anyar ini mulai diberlakukan pada Rabu (17/4/2024). Untuk melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja pegawai tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana telah menerbitkan Surat Edaran nomor 000.9.3/1081/Orpus/2024 tentang tentang Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja seusai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Sedangkan pada perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan enam hari kerja, sebelum mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana regulasi tersebut, pengaturan jam kerja pegawai hari Senin sampai hari Kamis masuk kerja 07.30 Wita dan pulang kerja pukul 14.00 Wita, hari Jumat masuk kerja pukul 06.30 Wita dan pulang kerja pukul 13.00 Wita serta hari Sabtu masuk kerja pukul 07.30 Wita dan pulang kerja pukul 12.30 Wita.

Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan Setda Kabupaten Jembrana Ketut Santiyasa mengakui adanya penyesuaian jam kerja pegawai di lingkup Pemkab Jembrana tersebut. Ia mengaku penerapam jam kerja yang baru ini diberlakukan di seluruh Indonesia mengacu regulai pusat.

wartawan
PAM
Category

Diduga Terlibat Penganiayaan di Canggu, WN Australia Dideportasi

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial JWF dideportasi dari Bali. Sebab, ia diduga terlibat dalam  keributan yang berujung dugaan penganiayaan terhadap penghuni vila di kawasan Berawa, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Setelah kasus tersebut ditangani pihak kepolisian, JWF juga berurusan dengan Imigrasi yang akhirnya dideportasi dari Bali.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

28 WNA Diciduk di Ungasan, Diduga Lakukan Aktivitas Investasi Fiktif

balitribune.co.id | Badung - Operasi gabungan Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam aktivitas investasi fiktif serta penyalahgunaan izin tinggal. Sebanyak 28 WNA diamankan dari sebuah lokasi di Ungasan, Kamis pekan lalu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dihadiri Menteri PPN, Gubernur Koster Buka Bali Digifest 2026

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bali Digifest V/2026 di Sanur, Denpasar, yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S, Kamis (12/11/2026).

Mengusung tema "Strengthening Bali's Digital Creative Ecosystem Through Collaboration and Innovation", perhelatan akbar tahunan ini terbuka gratis untuk umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bocah SD Tewas Terlindas Truk di Kediri Tabanan

balitribune.co.id | Tabanan - Seorang bocah SD berusia 7 tahun tewas terlindas truk setelah sepeda motor yang dikendarai neneknya melindas sepotong kayu yang hanyut di badan jalan jurusan Kediri-Marga.

Musibah maut di tengah guyuran hujan deras tersebut membuat korban terlempar ke sisi jalur berlawanan hingga tergilas ban armada angkutan barang yang sedang melintas.

Baca Selengkapnya icon click

Desa Wisata Tak Cukup Andalkan Keindahan, BI Dorong Penguatan Tata Kelola dan Perluasan Pasar

balitribune.co.id | Gianyar - Pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan keunikan budaya. Penguatan tata kelola, standardisasi layanan, aksesibilitas, hingga kemampuan membangun kemitraan dengan industri pariwisata menjadi faktor penting agar desa wisata mampu bersaing dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.