Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Tabanan Siapkan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Bali Tribune / Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan Kepala Dinas Sosial I Nyoman Gede Gunawan mengikuti teleconference dengan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara, Kamis (16/4)
balitribune.co.id | Tabanan - Pemkab Tabanan melalui Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, telah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat Kabupaten Tabanan yang terdampak wabah Covid-19. Jaring pengaman sosial yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, salah satunya program sembako. Hal tersebut terungkap saat Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan Kepala Dinas Sosial I Nyoman Gede Gunawan mengikuti teleconference dengan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara, Kamis (16/4).
 
Menteri Sosial RI dalam kesempatan tersebut mengatakan  dalam Penanganan kasus Covid-19 pihaknya mengingikan  Pemerintah Daerah saling bersinergi dan  tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah pusat . Namun, program sosial berupa jarring pengaman sosial yang sudah di kucurkan  dari pemeritah pusat harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah program  sembako, program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program  PKH yang baru. " Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersinergi dalam menghadapi situasi ini. Jaring Pengaman Sosial yang kami kucurkan mohon segera ditindak lanjuti dan cadangan beras pemeritah kami upayakan kepada masing-masing pemerintah daerah. Kab/kota," ungkapnya.
 
Dalam kesempatan tersebut Bupati Eka menginginkan pendataan yang riil kembali  diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah mendapat bantuan secara reguler tiap bulan. Pihaknya berharap Dinas Sosial Kabupaten Tabanan agar bergerak cepat mendata warga Tabanan yang memang membutuhkan bantuan terutama bantuan sembako. " Kami sangat mengapresiasi bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, terutama masalah program sembako, karena ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak dan segera ditindak lanjuti," ujarnya.
 
Nyoman Gede Gunawan mengungkapkan, untuk program sembako yang dikucurkan Pemerintah Pusat akan berlaku selama 9 bulan ke depan terhitung mulai bulan April ini. Berdasarkan data yang ada, saat ini program yang diterima secara reguler sebanyak 16.673 dari data DTKD. Setelah didata kembali, terdapat 31.431 KK yang membutuhkan bantuan, sehingga diperlukan sebanyak 14.758 bantuan program sembako. " Berdasarkan data yang kami catat, sebenarnya kita di Tabanan membutuhkan sekitar 14.758 bantuan program sembako, namun hanya 11.839 yang bisa diberikan oleh Pemerintan Pusat. Saat ini sedang dilakukan pencetakan kartu oleh BNI dan akan kami distribusikan dan segera diterima oleh masyarakat mulai bulan April ini," tandasnya. 
wartawan
Redaksi
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.