balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan mewajibkan ASN melakukan absen sesuai koordinat lokasi rumah saat Work From Home (WFH).
Upaya ini dilakukan untuk mencegah WFH disalahgunakan menjadi libur panjang tiap akhir pekan. Aturan ketat ini diberlakukan untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas dinasnya dengan produktivitas tinggi meski bekerja dari rumah setiap Jumat.
Kepala BKPSDM Tabanan, I Nyoman Sastera Wibawa, menjelaskan bahwa penerapan WFH ini merujuk pada Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor B.000.8.61/0975/B.ORG/Setda. Dalam skema yang dirancang, ASN wajib melakukan absen dengan cara memindai penugasan melalui aplikasi absensi online tepat di titik koordinat tempat tinggal masing-masing.
Cara ini hendak diterapkan sebagai bentuk validasi bahwa ASN benar-benar berada di lokasi kerja yang telah ditentukan selama jam kantor berlangsung. "Ini sebagai bentuk kehadiran dan validasi lokasi kerja. Saat ini adaptasi penyesuaian aplikasi untuk absensi tersebut sedang kami persiapkan," ujar Sastera Wibawa pada Kamis (16/4/2026).
Selain absensi koordinat, para pegawai juga diwajibkan menginput laporan kegiatan harian pada aplikasi e-kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan itu harus disertai bukti dokumentasi foto yang memuat informasi lengkap mengenai titik koordinat, hari, waktu, serta uraian kegiatan yang dilakukan. Tanggung jawab pengawasan ini tidak hanya dibebankan pada sistem aplikasi, tetapi juga melibatkan pimpinan unit kerja secara langsung
Kepala dinas/badan wajib membuat surat pernyataan resmi untuk bertanggung jawab penuh terhadap proses verifikasi absensi penugasan para stafnya. Sastera menegaskan, pimpinan dinas/badan sangat penting dalam memvalidasi kebenaran laporan kinerja bawahannya secara digital. "Serta verifikasi atas input kegiatan yang dilakukan oleh ASN di lingkungan kerjanya," imbuhnya.
Terkait evaluasi awal, Sastera mengakui penerapan perdana pada Jumat (10/4/2026) lalu belum berjalan sepenuhnya efektif secara sistem. Hal ini disebabkan adanya pengerahan pegawai untuk berpartisipasi dalam Pasar Rakyat TP PKK Bali digelar di Tabanan pada waktu yang sama dan sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. "Di mana kami mengerahkan ASN untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut," jelasnya.
Meski demikian, ia menjamin ke depannya skema pengawasan akan berjalan jauh lebih disiplin untuk menjawab kekhawatiran publik. Melalui sistem yang terintegrasi ini, Pemkab Tabanan berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal meski tanpa kehadiran fisik di kantor. "Sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan WFH ini tetap berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
