balitribune.co.id | Denpasar - Selaras dengan upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WIlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat, Nyoman Ayu Ningsih menyelenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), secara daring, Kamis (4/2)
“Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai jiwa dalam aktivitas sehari-hari yang memang harus diimplementasikan,” ucap Ayu Ningsih.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Goro Ekanto; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al Kathab; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Arimbawa; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, Sri Martini; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Wahyu Nendro; Camat Denpasar Barat, A.A. Ngurah Made Wijaya; Camat Denpasar Utara, I Nyoman Lodra; Perwakilan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bali, I Made Sujana; Ketua Tax Center Universitas Warmadewa, I.D.A.M Manik Sastri serta Perwakilan Wajib Pajak.
Dalam kesempatan ini, Nyoman Ayu Ningsih mengharapkan dukungan dari semua stakeholders yang hadir karena dengan adanya dukungan, akan terus menyalakan semangat integritas dan pelayanan dalam seluruh aspek proses bisnis yang dilakukan dan menjadikan semangat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai jiwa dalam aktivitas sehari-hari
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Goro Ekanto dalam sambutannya menekankan 3 (tiga) hal yaitu bahwa 1) Pencanangan ZI-WBK merupakan penanda keseriusan seluruh pegawai untuk mewujudkan KPP yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan juga kemauan untuk meningkatkan kinerja termasuk pelayanan kepada Wajib Pajak, 2) Pencanangan ini merupakan awal untuk melakukan perbaikan terus menerus pada proses bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada masyarakat, dan 3) Pencanangan ini diharapkan berdampak kepada kepuasan Wajib Pajak khususnya di lingkungan KPP Pratama Denpasar Barat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al Kathab dalam kesempatan ini juga menyatakan dukungan kepada KPP Pratama Denpasar Barat yang sedang melakukan Pembangunan ZI-WBK Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Kegiatan Pembangunan Zi-WBK adalah wujud dari harapan tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
Sedangkan Kepala BPBD Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Arimbawa dalam menyatakan bahwa antara BPBD dengan KPP Pratama Denpasar Barat telah terjalin kerja sama yang baik. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di KPP Pratama Denpasar Barat merupakan wujud kesungguhan segenap pegawai KPP Pratama Denpasar Barat untuk mewujudkan instansi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ida Bagus Joni Arimbawa berharap KPP Pratama Denpasar Barat berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan dapat menjadi motivasi bagi instansi lain untuk juga mewujudkan predikat tersebut.
Puncak acara Pencanangan Pembangunan ZI-WBK berupa penandatanganan Piagam Pencanangan ZI-WBK KPP Pratama Denpasar Barat oleh Kepala KPP Pratama Denpasar Barat, disusul penandatanganan Piagam Dukungan oleh seluruh undangan.
