balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung menggelar rapat paripurna terkait penjelasan Bupati Badung terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021, Rabu Rabu (18/8). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil I, I Wayan Suyasa.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengungkapkan, sesuai rancangan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Badung ke DPRD. Sesuai dengan penjelasan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta Pendapatan dirancang Rp 2,9 triliun lebih turun sebesar Rp 854 miliar lebih dari APBD induk 2021 yang semula Rp 3,8 triliun. Sedangkan PAD dirancang Rp 1,9 triliun lebih. Parwata pun menyebut rancangan tersebut sangat efektif dan efisien.
"Semoga rancangan ini bisa terpenuhi karena diturunkan dari pendapatan kita," ujarnya usai rapat paripurna.
Namun dalam rancangan KUPA tersebut ada prioritas yang harus diselesai oleh Pemerintah Kabupaten Badung yakni, 21,35 persen fokus ke pendidikan. Sedangkan 11,06 persen untuk kesehatan.
"Tetapi dalam hal ini yang diseriuskan masih soal penanganan pandemi Covid-19 untuk masyarakat Badung," tegasnya.
Walaupun belanja turun, masih ada beberapa program yang menjadi prioritas. Pembangunan fisik dan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp. 102 miliar lebih. "Artinya masih ada fisik yang menjadi prioritas seperti jalan tani, peningkatan jalan. Karena perekonomian kan tergantung kelancaran arus lalu lintas," imguhnya.
Pihaknya berharap, pariwisata bisa lekas pulih dan pandemi Covid-19 bisa teratasi. Sehingga, jika pariwisata bisa kembali pulih maka akan kembali bisa mendongkrak pendapatan. "Kalau itu bisa nanti di Silpa kita di 2022 bisa lebih banyak," ujarnya.
wartawan
ANA
Category
