BALI TRIBUNE - Lebih dari 10 ribu massa pendukung Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace) memerahkan Art Center, Denpasar, Minggu (4/2). Mereka datang menghadiri Pagelaran Seni dan Budaya Menuju Pilkada Damai dirangkai dengan deklarasi KBS-Ace di Kota Denpasar.
Pagelaran Seni dan Budaya ini dihadiri pula oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P, I Made Urip, kader PDI Perjuangan yang juga Menteri Koperasi dan UKM RI, A.A. Ngurah Puspayoga, Anggota DPR RI, I Nyoman Dhamantra dan Rai Wirajaya, serta para ketua partai pengusung dan pendukung KBS-Ace dari PAN, PKPI, Hanura, PKB dan PPP.
Menariknya, PDI Perjuangan juga berhasil menghadirkan dua pentolan ormas besar di Bali, yakni Ketua Umum Laskar Bali Gung Alit dan Ketua Umum Baladika Bali I Bagus Alit Sucipta alias Gus Bota. Selain itu, kembali tampak kehadiran Penglingsir Puri di Denpasar seperti Ida Cokorda Pemecutan yang sebelumnya juga hadir saat deklarasi KBS-Ace di Mengwi, Badung.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengaku sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan partai pendukung untuk memenangkan KBS-Ace di ibukota provinsi. Begitu juga telah melakukan tatap muka di empat kecamatan, serta telah menginstruksikan kepada jajaran pengurus partai untuk melaksanakan konsolidasi partai dan berkoalisi dengan seluruh elemen-elemen masyarakat di Kota Denpasar.
“Upaya ini untuk tetap berada di satu jalur perjuangan kita yaitu untuk kemenangan pasangan Koster-Ace di Kota Denpasar,” ujar Ketua DPRD Kota Denpasar ini.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan KBS-Ace Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta mengatakan, satu jalur, satu pulau, dan satu tata kelola merupakan komitmen dari KBS-Ace. Ada lima bidang prioritas KBS-Ace, yakni sandang, pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta pariwisata dan pembangunan infrastruktur.
Bakal calon gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, dirinya maju dalam Pilgub Bali 2018 dengan visi Nangun Sad Kertih Loka Bali. Maknanya adalah memelihara dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia. Dalam hal ini, sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Visi itu akan diimplementasikan dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan lima bidang prioritas. Salah satunya adalah menguatkan desa adat/pakraman di Bali.
“Di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014, desa dinas sudah mendapat kedudukan dan kewenangan. Khusus untuk Bali, kita juga harus memperkuat kedudukan dan kewenangan desa adat,” ujarnya.
Menurut Koster, desa adat/pakraman perlu dikuatkan agar mampu menyelenggarakan fungsi parahyangan, pawongan, palemahan, beserta awig-awig dan peraremnya untuk kehidupan masyarakat Bali. Selain itu, untuk melaksanakan fungsi pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya. Desa adat juga sebagai lembaga untuk melaksanakan fungsi pendidikan berbasis keagamaan, serta menyelenggarakan perekonomian rakyat.
“Untuk itu, kami akan memperkuat perekonomian desa adat dengan membangun badan usaha milik desa adat. Termasuk di dalamnya adalah untuk memperkuat dan merevitalisasi pasar-pasar tradisional milik desa adat,” jelasnya.
Menurut Koster, hal ini dilakukan untuk menghadapi perkembangan global yang semakin menekan perekonomian rakyat di desa. Sementara di bidang pendidikan, KBS-Ace memastikan pendidikan dasar dan menengah termasuk wajib belajar 12 tahun akan dibiayai penuh dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
Di bidang kesehatan, KBS-Ace akan menyempurnakan program jaminan kesehatan Bali Mandara. Baik menyangkut jenis layanan, tata laksana-nya, maupun pengintegrasiannya dengan sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga pelayanan kesehatan di Bali bisa dijalankan secara gratis dalam format Krama Bali Sehat.
Di bidang infrastruktur, akan dibangun di darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi antarwilayah yang ada di seluruh Bali. Kemudian, aset-aset milik Pemprov Bali yang memiliki nilai ekonomi akan diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
