Balitribune.co.id | Denpasar - Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-IX masa persidangan II dengan agenda penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019 digelar Senin (5/5). Seperti sehari sebelumnya, sebagian besar peserta sidang termasuk undangan mengikuti seluruh rangkaian sidang secara virtual. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede tersebut dihadiri langsung dan virtual oleh sebanyak 42 anggota dan pimpinan dewan.
Beberapa anggota DPRD Kota Denpasar mengikuti sidang secara langsung di Ruang Rapat Paripurna, ada pula yang di Ruang Fraksi serta ruang Komisi. Ada juga yang mengikuti sidang dari kediaman masing-masing. Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara serta Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara mengikuti sidang secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.
Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ IB. Ketut Wirajaya menjelaskan, secara umum DPRD Kota Denpasar berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik.
Ngurah Gede mengatakan, selain itu DPRD Kota Denpasar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar 106,36% sudah melebihi target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.
“Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kota Denpasar mempertahankan kinerja pendapatan daerah serta terus menggali potensi – potensi pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah,” ujar Ngurah Gede.
Namun demikian, perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu perlu direkomendasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya.
Adapun beberapa hal yang menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, PUPR, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perumahan dan Pemukiman. Selain itu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar seperti Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan harus terus dioptimalkan dalam mendukung aktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penangana pandemi Covid 19 baik dari segi pencegahan penyebaran dan penanganan penyakit serta penanganan dampak sosial dan ekonomi juga harus menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan bahwa Pemerintah menyadari di tengah kondisi berat saat ini khususnya dalam menghadapi pandemi covid 19 serta dampak yang akan ditimbulkan, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang menjadi jauh lebih berat, sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat di berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan juga akan terus terus meningkat.
Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan bersama. “Saya menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan di Kota Denpasar sangatlah kompleks dengan masyarakat yang hiterogen dan dinamis, menuntut kita untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Rai Mantra.
Mengingat dalam Keputusan Dewan berupa Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019 dan Pendapat Akhir Fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa komentar, usul/saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category
