Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peringatan 24 Tahun Tragedi Bom Bali, Pemkab Badung Gaungkan Perdamaian dan Toleransi 

Doa Bersama
Bali Tribune / DOA BERSAMA - Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, I Wayan Wijana saat hadiri doa bersama lintas agama di Monumen Ground Zero, Jalan Legian, Kuta, Senin (12/10/2026).

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung kembali meneguhkan komitmen toleransi global melalui doa bersama lintas agama di Monumen Ground Zero, Jalan Legian, Kuta, Senin (12/10/2026) malam. Kegiatan ini digelar untuk memperingati 24 tahun tragedi Bom Bali I (2002) sekaligus mengenang peristiwa Bom Bali II (2005).

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh perwakilan konsulat jenderal negara sahabat, anggota DPD RI, BNPT, LPSK, Forkopimda, serta para penyintas dan keluarga korban.

Mewakili Bupati Badung, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung I Wayan Wijana, menyatakan bahwa peringatan ini adalah ruang penghormatan untuk merawat kerukunan, bukan untuk membuka luka lama. Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung saat ini tengah mempercepat pembenahan fasilitas sejarah.

"Sebagai bentuk penghormatan dan wadah edukasi, Pemkab Badung sedang membangun Museum Perdamaian Bali. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan," ujarnya.

Wijana menegaskan, filosofi lokal seperti Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi harus menjadi benteng pertahanan melawan radikalisme. Ia juga mengajak desa adat, pecalang, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bersinergi menjaga keamanan pariwisata.

"Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Dari Badung, kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Bali aman, damai, dan terbuka untuk semua orang," tambah Wayan Wijana.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Badung selaku Ketua Panitia, Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, menambahkan bahwa selain memberikan dukungan moral bagi keluarga korban, agenda ini memperkuat fondasi kemanusiaan di tengah perbedaan.

"Tragedi masa lalu menjadi pengingat bahwa persatuan, penghormatan terhadap perbedaan, dan kepedulian antarsesama adalah modal utama mewujudkan Bali yang aman dan beradab," tutup Mas Arimbawa.  

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.