Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertalite Langka, DPR Minta Distribusi BBM Subsidi Dievaluasi

pertalite langka
Bali Tribune / LANGKA - Sebuah pickup terpaksa membeli Pertamax akibat terjadinya kelangkaan Pertalite di salah satu SPBU di Gianyar. (IST)

balitribune.co.id I Gianyar - Ketersediaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah wilayah Bali menjadi sorotan setelah muncul laporan kelangkaan yang berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama nelayan. Kondisi tersebut mendorong Anggota DPR RI I Nyoman Parta meminta pemerintah bersama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi.

Saat meninjau salah satu SPBU di Kabupaten Gianyar, Nyoman Parta mendapati stok Pertalite dalam kondisi kosong. Menurutnya, fenomena tersebut diduga berkaitan dengan meningkatnya konsumsi Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan.

Ia menilai perubahan pola konsumsi masyarakat berpotensi meningkatkan beban subsidi sekaligus mengurangi ketersediaan Pertalite bagi kelompok yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi, seperti nelayan dan petani.

Selain di Gianyar, Nyoman Parta mengaku menerima laporan serupa dari Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng. Di kedua daerah tersebut, nelayan disebut mengalami kesulitan memperoleh Pertalite sehingga mengganggu aktivitas melaut.

Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Desa Lebih, I Made Ana, mengatakan kelangkaan Pertalite memaksa sebagian nelayan membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional melaut.

Ia menjelaskan, rekomendasi pembelian Pertalite yang diterima nelayan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar hanya sebesar 10 liter, sedangkan kebutuhan untuk sekali melaut mencapai sekitar 40 liter.

Karena itu, para nelayan berharap pemerintah menambah kuota Pertalite serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar agar pasokan tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Di sisi lain, Nyoman Parta menegaskan perlunya evaluasi distribusi oleh Pertamina dan pemerintah agar kelangkaan Pertalite tidak terus berulang.

wartawan
ATA
Category

BBM Langka, Operasional Kapal di Pelabuhan Sanur Terhambat

balitribune.co.id | Denpasar - Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi selama ini, berdampak terhadap aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur, Denpasar. Selain menghambat operasional kapal, juga memicu penurunan jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang hingga diperkirakan mencapai 5–10 persen, Minggu (18/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kawal Agenda Dunia ICANN87 di Nusa Dua, Kapolda Bali Perkuat Pemantauan Command Center

balitribune.co.id | Mangupura - Menjaga keamanan dan kenyamanan para delegasi yang hadir di Pulau Dewata menjadi perhatian utama Polda Bali. Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.S.I. dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Bali, mengecek langsung Command Center Polda Bali di kawasan ITDC Nusa Dua, Sabtu (17/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Usut Penyalahgunaan BBM Subsidi, Polda Bali Amankan 21 Pelaku

balitribune.co.id | Denpasar - Kepolisian Daerah (Polda) Bali menindak tegas aksi penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Bali. Langkah ini merespons kelangkaan serta antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak pertengahan Oktober 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Antrean dan Kecurangan BBM, Gubernur Koster Minta Bupati/Wali Kota Se-Bali Bentuk Satgas SPBU

balitribune.co.id | Denpasar - Guna menjaga penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat, mengantisipasi terjadinya antrean panjang, dan praktik rekayasa oknum tertentu dalam pengisian BBM di Stasiun.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terapkan Bisnis Rendah Emisi, Perhotelan di Sanur Komit Mendorong Dekarbonisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 telah menentapkan Sanur sebagai salah satu Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Bali. Penetapan ini menjadi komitmen bersama untuk menjadikan ekosistem kawasan lebih berkelanjutan dan rendah emisi, salah satunya dengan mendorong industri pariwisata hijau. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.