Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Plt Bupati Badung Pimpin Rapat Koordinasi dengan Jajaran Bapenda Badung

Bali Tribune / EVALUASI PAD - Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Pj Sekda Badung IB Surya Suamba melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama pimpinan Bapenda Badung di Puspem Badung, Kamis (3/10).

balitribune.co.id | MangupuraDalam rangka mengevaluasi hasil capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester II Tahun 2024 dan persiapan pembahasan Induk APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Pj Sekda Badung IB Surya Suamba melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Badung Ni Putu Sukarini beserta jajarannya di Ruang Pertemuan Bapenda Badung, Puspem Badung, Kamis (3/10).

Hadir pula mendampingi Plt Bupati Badung, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Kabag Prokompim I Made Suardita.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester II. Kemudian sebagai upaya optimalisasi dan merumuskan penetapan target Induk APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan segera dirancang. Ini menjadi langkah-langkah yang efektif dan konkret bagi level pimpinan dalam mengambil dan menentukan kebijakan di Pemkab Badung.

"Untuk menentukan target terpasang, merupakan target yang didasari kondisi faktual dan pertimbangan optimis yang proporsional sehingga jajaran pengambil kebijakan tidak memasang/mematok target diluar dari kondisi faktual tersebut dan juga asumsi-asumsi yang objektif sehingga nanti tidak menjadi beban bagi Bapenda itu sendiri," jelas Ketut Suiasa.

Dalam pertemuan tersebut juga mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi memberikan ruang untuk mendengarkan secara real yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal.

"Ini juga menjadi satu hal yang penting adalah mendengarkan apa yang menjadi kendala dan hambatan mereka yang perlu kita mitigasi bersama dalam menghadapi kendala tersebut," imbuhnya.

Plt Bupati Suiasa juga memberikan motivasi kepada jajaran di Bapenda untuk meningkatkan sinergitas bersama melakukan gerakan ke masyarakat melalui wajib pajak sebagai upaya ekstensifikasi meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Ini juga untuk merumuskan, membuat strategi baru sebagai upaya peningkatan dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dialami baik secara teknis maupun secara operasional. Sehingga, optimalisasi capaian-capaian  kinerja dalam pendapatan daerah melalui leading sektornya yaitu Bapenda dapat terlaksana yang baik.

Menurutnya, harus ada satu gerakan bersama-sama, membangun sinergitas dengan masyarakat melalui wajib pajak yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas. Ini menjadi kunci penentu bisa atau tidaknya atas keberhasilan visi-misi dari perencanaan kebijakan membangun Badung.

“Kami tidak hanya memberikan satu given perintah saja, kami menanyakan niatan saja, kami tidak menyatakan suatu rencana besar saja, tetapi kalau tidak bisa terlaksanakan itu juga menjadi berat dan risiko juga bagi kita ,jadi dua arah antara niatan kita diambil, perbicaraan dengan pelaksanaan, kita mencari titik temu hingga level mana yang kita lakukan dan bagaimana pola kita mencapai itu, itu juga menjadi kesepahaman kita bersama," pungkasnya.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Bapenda Ni Putu Sekarini memaparkan proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Badung melalui sektor pajak per September yang juga bisa menjadi dasar acuan dalam perencanaan  penentuan  target induk APBD Tahun Anggaran 2025.

"Saya bersama teman-teman semua di sini akan bekerja memaksimalkan sisa waktu tahun 2024 agar realisasi penerimaan dari target yang dipasang bisa terpenuhi," ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Bapenda, mengingat saat ini menerapkan penetapan pajak PHR nya dengan sistem self assessment dimana penetapan, pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan mandiri secara online, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda dalam pengadaan SDM yang mumpuni. Selain itu disampaikan juga kendala lain yang dihadapi saat ini sehingga cukup menghambat dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi hingga mobilitas kerja, sarana dan prasarana juga menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

wartawan
ANA
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.