balitribune.co.id I Bangli - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Bangli menggelar seminar serangkaian memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 juli 1996 (Kudatuli) pada Senin (27/7/2026). Kegiatan seminar yang berlangsung di kantor DPC PDI-P Bangli menghadirkan narasumber I Nyoman Prabu Rumiartha SH.MH. Seminar yang dibuka langsung oleh Ketua DPC PDI-Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dihadiri pengurus DPC hingga PAC serta anggota Fraksi yang duduk di DPRD Bangli.
Ketua DPC PDI-P Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mengatakan memperingati peristiwa Kudatuli ini bukan semata-mata acara seremonial belaka, namun juga sebagai pengingat terkait sejarah perjalanan partai PDI-P. ”Sejarah yang ada di dalamnya menjadikan partai PDI-P sebagai salah satu partai terbesar di republik yang kita cintai,“ ungkap Sedana Arta.
Menurutnya peristiwa Kudatuli merupakan rentetan sejarah yang pada puncaknya di tahun 1998 yakni terjadi reformasi. “Jatuhnya kekuasaan otoriter yang telah berkuasa hampir 32 tahun dibarengi dengan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang mulai tumbuh dan berkembang hingga saat ini,” jelas politisi asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini.
Ia mengatakan, apakah perjalanan reformasi sudah sejalan dengan nafas perjuangan tahun 1996, tentu perlu diperdalam lagi, banyak hal- hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan reformasi 1998.
Lanjut Sedana Arta kita di Bangli lewat pesta demokrasi dipercaya oleh masyarakat untuk menempati jabatan di struktur masing- masing seperti ditugaskan duduk sebagai Fraksi di DPRD Bangli dan juga di eksekutif sebagai bupati dan wakil bupati. ”Nah ini tentu harus kita jaga bersama, bagaimana kekuasaan ini tidak boleh mengoyahkan dari pada tujuan perjuangan partai, kita berada di posisi ini adalah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan sebesar- besarnya untuk masyarakat Bangli,” tegasnya.
Sementara narasumber, I Nyoman Prabu Rumiartha SH.MH dalam pemaparanya mengupas terkait sejarah Kudatuli, nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Dikatakan, Kudatuli sendiri merupakan suatu peristiwa kerusuhan yang terjadi di kantor PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996. Adapun kalau ditarik benang merahnya kerusuhan ini berawal dari pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya tanggal 2-4 Desember 1993. Hasil kongres 84% mendukung Megawati sebagai Ketum PDI.
Setelah itu muncul KLB tandingan yang berlangsung di Medan dengan hasil Soerjadi terpilih sebagai Ketum PDI. ”Terjadi dualisme kepemimpinan PDI Soerjadi VS Megawati,” ujar Prabu Rumiartha.
Puncaknya pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat oleh ratusan orang beratribut kongres Medan. Dalam peristiwa ini beberapa orang dilaporkan meninggal dunia dan juga alami luka-luka serta beberapa orang dinyatakan hilang.
Kata Prabu Rumiartha berkaca peristiwa Kudatuli pelajaran yang dapat kita ambil yakni menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik secara damai menolak kekerasan dan menegakan hukum secara adil serta menghormati hak asasi setiap warga negara.
Menurutnya dalam peristiwa Kudatuli sejatinya Komnas HAM sempat turun melakukan investigasi Lembaga ini menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM. Namun karena kewenangan Komnas HAM sangat terbatas maka lembaga ini hanya sebatas melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi guna proses hukum lebih lanjut.
”Beda Komnas HAM dengan institusi lain seperti Kejaksaan dalam fungsi penegakan hukum kalau Komnas HAM hanya berwenang melakukan penyelidikan sedangkan Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan hingga penuntutan,” jelasnya.
Sementara Ketua Panitia Seminar I Gusti Nyoman Bagus Triana Putra mengatakan kegiatan ini dilaksanakan serangkaian memperingati 30 tahun peristiwa Kudatuli 1996. “Jadi esensinya disini adalah perjalanan sebuah demokrasi bahwan PDI-P adalah satu- satunya partai hadir dari tietetsan keringat dan darah perjuangan dari senior- senior partai dan juga perjuangan dari seluruh komponen masyarakat Indonesia demi demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya peristiwa Kudatuli terjadi karena terjadi dualisme kepemimpinan yakni hasil dari KLB 1993 terpilih Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI dan KLB Medan memutuskan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI dan diakui oleh pemerintah. Sehingga PDI pro mega di tahun 1997 tidak boleh mengikuti pemilu. “Jadi esensi yang paling besar nilainya sejarah panjang PDI-P berawal dari tragedi Kudatuli,” ujarnya.
