balitribune.co.id | Di masa yang jauh sebelum ‘Jokowi adalah kita’, mendiang Hugo Chaves, presiden sayap kiri Venezuela lebih dahulu berteriak, "Saya adalah rakyat". Rakyat dengan R besar. Subyek, fokus utama. Di benak Chaves, rakyat tentu saja adalah ’rakyat yang murni” yang harus dipisahkan dari elit yang korup. Pemilahan sosial yang digambarkan dengan sangat baik oleh Cas Mudde dalam bukunya yang penuh inspirasi, Populism: A Very Short Introduction.
Rakyat adalah orang kebanyakan bukan segelintir elit. “Jokowi adalah kita” dan “Saya adalah rakyat” merupakan kampanye paling efektif untuk menggambarkan pemihakan politik pada populisme. Dalam kerangka populisme pemimpin politik acap kali menyebut dirinya berada di pihak rakyat, demi rakyat, tidak ingin mengkhianati rakyat.
Populisme sendiri merupakan pendekatan politik menggunakan kebijakan ekonomi yang didefinisikan sebagai kebijakan yang berpihak pada “kepentingan rakyat" bawah yang miskin, bukan kepentingan kelompok atas yang disebut elite.
Dalam ilmu politik, populisme menurut Cas Muddle, didasari atas gagasan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang “berselisih” - "rakyat yang murni" dan "elit yang korup".
Pemimpin populis mengklaim mewakili “kehendak rakyat" yang dipertentangkan dengan kelompok yang untungkan oleh ketimpangan sistem, yaitu kaum "elit kapitalis".
Sebagai kelompok politik terorganisir, partai politik populis dapat berada di spektrum politik mana saja. Di Amerika Latin, ada partai mendiang Presiden Venezuela, Hugo Chávez, The United Socialist Party of Venezuela (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), di Spanyol ada partai Podemos dan di Yunani label tersebut diterapkan pada Syriza, aliansi kiri radikal. Semuanya ada di sebelah kiri. “Namun populis yang paling sukses saat ini justru berada di pihak kanan, khususnya sayap kanan radikal," kata Mudde.
Sementara itu, sepanjang menyangkut Presiden Prabowo, saya tidak akan mendefinisikannya sebagai entitas politik, kiri atau kanan. Saya hanya membicarakannya sebagai policy maker yang saat ini denderung mengambil kebijakan "agak kiri", maksudnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan populis bukan elits.
Populisme Prabowo adalah kebijakan sosial ekonomi yang memihak pada “rakyat murni” bukan elit, seperti makan bergizi gratis untuk anak sekolah, menghapuskan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.
Karena itu, saat ini 95% rakyat menyukainya dan memiliki persepsi positif terhadap pemerintahannya. Semangat populisme membuat Presiden Prabowo dapat dengan jelas melakukan pemihakan pada para buruh yang terancam PHK seperti pada kasus Pabrik Tekstil Sritex di Solo. Saya adalah rakyat!
Hanya saja, menurut Nadia Urbinati dari Universitas Columbia, seorang pemimpin populis yang berkuasa “dipaksa” terlibat dalam kampanye permanen guna meyakinkan rakyatnya bahwa ia bukanlah kaum establishment - dan tidak akan pernah menjadi establishment. Dia adalah perubahan itu sendiri.
Sepertinya benang merah di antara para pemimpin populis adalah cenderung tidak menyukai "sistem demokrasi yang rumit" dalam pemerintahan modern - dan lebih memilih demokrasi langsung seperti referendum. Mungkin karena itu populisme cenderung sering terkait dengan otoritarianisme - kurangnya kepercayaan pada sistem demokrasi yang mapan.
Sentimen serupa itu barangkali paling baik diwujudkan oleh mendiang Presiden sayap kiri Venezuela Hugo Chávez, yang pernah berkata: "Saya bukan seorang individu - saya adalah rakyat".
Pemikiran seperti itu menyebabkan orang berpikir bahwa mereka tidak dapat salah, kata seorang ilmuwan politik yang saya lupa namanya. Tapi yang jelas pemikiran itu merestrukturisasi ruang politik dengan cara yang baru dan kadang menakutkan.
