balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.
"Pendataan ini penting untuk membaca arah pembangunan ekonomi Bali ke depan," ujar Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, Selasa (1/7).
Pendataan kali ini mencakup dua survei, yakni Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2024 (STPIM 2024) dan Survei Komoditas Perusahaan Industri Manufaktur 2024 (SKIM 2024). Keduanya dilakukan berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020.
Lebih dari sekadar angka, data yang dikumpulkan menyentuh langsung aspek vital industri, jumlah usaha, bahan baku, volume produksi, tenaga kerja, hingga karakteristik tiap perusahaan. Data ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Bali.
Pada tahun 2024, sektor industri manufaktur menyumbang Rp18,64 triliun atau 6,24 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Tahun sebelumnya, pertumbuhan sektor ini bahkan mencatat angka mengesankan, 7,64 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.
“Tanpa data akurat, pembangunan hanya akan mengandalkan asumsi, dan itu sangat berisiko,” tegas Agus.
Tahun ini, pendataan SKIM 2024 difokuskan pada dua sektor strategis, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air serta industri alas kaki. Kedua sektor ini dipilih karena berkontribusi besar terhadap ekonomi dan ketahanan nasional.
Industri perikanan, misalnya, menjadi kunci dalam penyediaan protein hewani yang murah dan berkelanjutan. Dengan kekayaan laut dan perairan darat, sektor ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga membuka lapangan kerja.
Sementara itu, industri alas kaki menyimpan potensi ekspor yang luar biasa. Indonesia saat ini adalah konsumen alas kaki terbesar kelima dunia, sekaligus eksportir ketiga terbesar menurut data World Footwear. Tak heran jika sektor ini mendapat prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
BPS Bali menargetkan 405 perusahaan sebagai responden STPIM dan 28 perusahaan untuk SKIM. Proses pendataan menggunakan teknologi CAWI (Computer-assisted Web Interviewing) dan CAPI (Computer-assisted Personal Interviewing), memanfaatkan perangkat seperti laptop, ponsel, atau tablet.
Dengan metode ini, perusahaan bisa mengisi data secara mandiri dan efisien, tanpa perlu dikunjungi langsung oleh petugas. Data pun bisa dikirimkan secara "real-time", meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan informasi.
"Keamanan data terjamin. Kami tunduk pada Undang-Undang Statistik yang menjamin kerahasiaan informasi individu dan perusahaan," tambah Agus
Harapan BPS jelas, agar perusahaan memberikan data yang benar dan lengkap. Karena dari informasi tersebut strategi pembangunan dapat dirancang secara tepat sasaran.
"Kami tidak sedang menghitung angka kosong. Kami mendengar langsung suara pelaku usaha untuk menentukan arah masa depan Bali," pungkas Agus.
