Denpasar, Bali Tribune
Sebagai destinasi wisata unggulan, tentu Bali menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Karena itu, tidak berlebihan jika sejumlah megaproyek dikerjakan pemerintah pusat di daerah ini. Sayangnya, sejumlah proyek yang didanai APBN tersebut justru beberapa di antaranya bermasalah.
Sebagai contoh, Bendungan Titab - Ularan di Kabupaten Buleleng yang sudah rampung dikerjakan 2015, namun hingga kini tak kunjung difungsikan. Demikian halnya dengan Dermaga Cruise Tanah Ampo di Karangasem, yang juga belum dioperasikan hingga saat ini. Ada pula beberapa proyek lain yang dibiayai pusat, namun justru mangkrak.
Kondisi ini mendapat catatan khusus dari Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana. "Tentu kita berterima kasih, karena ada sejumlah proyek yang didanai dan dikerjakan pusat di Bali. Belum tentu daerah lain mendapatkan kesempatan seperti itu," tuturnya, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon di Denpasar, Jumat (21/10).
Meski demikian, kata dia, pihaknya menginginkan agar proyek-proyek pemerintah pusat tersebut, jangan sampai asal dikerjakan begitu saja. Sebab dari beberapa pengalaman, setelah proyek-proyek tersebut dikerjakan, malah tidak dioperasikan. Kariyasa pun menyebut Bendungan Titab dan Dermaga Cruise Tanah Ampo sebagai contoh nyata. Kedua proyek tersebut, justru belum difungsikan, padahal sudah diresmikan.
"Jadi kita sangat berharap, pemerintah pusat jangan asal mengerjakan proyek di Bali. Karena ada kesan, pemerintah pusat bawa proyek ke Bali, tetapi malah bermasalah. Seperti Bendungan Titab dan Dermaga Cruise Tanah Ampo," tandas politisi PDIP asal Buleleng itu.
Ia pun mendorong pemerintah pusat, agar mengevaluasi kembali dua megaproyek yang dikerjakan dengan anggaran dari APBN, namun tak difungsikan tersebut. "Kalau memang bermasalah, maka harus dikaji kembali. Masalahnya apa, harus jelas. Tetapi kalau tidak, ya, harus dioperasikan," tegas Kariyasa.
Di samping itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali itu, juga mendorong pemerintah pusat agar mempercepat beberapa megaproyek yang telah direncanakan. Seperti pembangunan 10 shortcut di ruas Mengwitani - Singaraja, hingga pembangunan bandara bertaraf internasional di Buleleng.
