BALI TRIBUNE - Menyikapi wacana Dewan Pers membahas revisi atau perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada rapat Dewan Pers yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (18/4) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali langsung bersikap.

PWI Bali menilai bahwa Dewan Pers telah membuka peluang untuk dilakukan perubahan tanggal peringatan HPN. Selain itu, PWI Bali mendapat informasi lewat pemberitaan berbagai media, tentang sikap Dewan Pers di bawah kepemimpinan Yoseph Adi Prastyo yang cenderung sepakat untuk mengubah tanggal peringatan HPN atas usul dari dua organisasi wartawan yang jumlah anggotanya tidak sebanding dengan jumlah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Karena itu, dalam rilis pernyataan sikapnya yang ditandatangani I GMB Dwikora Putra (ketua) dan Emanuel Dewata Oja (sekretaris), Rabu (18/4) PWI Provinsi Bali menyatakan:

1. Menolak perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional atas alasan apa pun.

2. Tetap konsisten pada tanggal peringatan Hari Pers Nasional, yakni tanggal 9 Februari, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985, tanggal 23 Januari 1985.

3. Mendukung sepenuhnya sikap Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga menolak tegas perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 5/1985 tersebut.

4. Meminta Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperhatikan aspirasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali sebagaimana termaktub pada point 1 pernyataan ini.

5. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta melayangkan mosi tidak percaya kepada Dewan Pers, dalam hal ini Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo, yang telah memberi peluang bagi perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional. Tindakan dan atau rencana perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional sebagaimana dimaksud, telah ‘melukai’ seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh Indonesia yang sangat menghormati sejarah perjalanan dan pertumbuhan pers Indonesia.

6. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mengusulkan sekaligus memperjuangkan pergantian segera jabatan ketua Dewan Pers yang saat ini dijabat Yoseph Adi Prasetyo, dan segera melakukan konsolidasi agar terpilih ketua Dewan Pers yang baru.

7. Selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan revisi statuta Dewan Pers, dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dilakukan dengan sistem proporsional, yakni satu orang anggota Dewan Pers dilakukan dengan sistem proporsional, yakni satu orang anggota Dewan Pers untuk mewakili setiap 1.000 (seribu) wartawan.