Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024

Bali Tribune/ RAKOR - Pj Bupati Jendrika hadiri Rakor pemberantasan Korupsi.


Balitribune.co.id | Semarapura - Pj. Bupati I Nyoman Jendrika menghadiri Rapat Koordinasi mengenai Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (27/3/2024). Pj. Bupati Jendrika menyampaikan MCP adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh KPK untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.

Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023, dari 8 area intervensi yang telah ditentukan, telah tercapai hasil untuk Kabupaten Klungkung sebesar 93,81 % (94%), dengan posisi berada pada peringkat 31 di Indonesia dan peringkat 7 di Bali. Dari hasil capaian MCP Tahun 2023, hendaknya dapat dijadikan evaluasi bersama sekaligus sebagai dasar didalam penyusunan rencana aksi MCP di tahun 2024 dengan menyesuaikan sesuai pedoman MCP 2024. "Mengenai hal-hal yang masih belum tercapai di tahun 2023, saya tugaskan pimpinan OPD serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dengan meningkatkan koordinasi antar OPD serta instansi lainnya," ujar Nyoman Jendrika.

Pj. Bupati I Nyoman Jendrika menyampaikan SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi baik pihak internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi. Adapun hasil survei penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 adalah 78,23. "Selamat datang dan Terimakasih atas dilakukannya rapat koordinasi oleh KPK di Kabupaten Klungkung serta mohon bimbingan arahan kepada kami dalam melaksanakan MCP dengan 8 area intervensinya," imbuh Nyoman Jendrika.

Direktur/Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Bapak Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan mengenai tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019; Tugas Koordinasi KPK berdasarkan Pasal 8 Undang-Undangan No. 19 Tahun 2019; tujuh jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU Nom 31/1999 jo. UU No. 20/2001; tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tipikor; Strategi Pemberantasan Korupsi; dan Sertifikasi Aset Daerah; serta mengenai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut membahas mengenai Monitoring Center For Prevention (MCP), Survey Penilaian Integritas (SPI), Penertiban Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam Rakor tersebut, dihadiri oleh OPD di lingkungan Pemkab Klungkung dan Instansi terkait lainnya. sug

wartawan
SUG
Category

Kasus DBD Kota Denpasar Turun Drastis

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar mengalami penurunan drastis sepanjang 2026. Hingga 31 Oktober 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar mencatat sebanyak 193 kasus. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.268 kasus. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Kaitkan Pembangunan Jalan dengan Kebutuhan Air, Suplai Selatan Masih Defisit

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana pembangunan infrastruktur jalan berskala besar di Kabupaten Badung, khususnya wilayah selatan, menjadi perhatian DPRD Badung. Selain kesiapan infrastruktur transportasi, peningkatan kebutuhan air bersih dinilai harus diperhitungkan agar pembangunan tidak menambah persoalan baru di kawasan pariwisata tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Irigasi Subak Cebok Ambles, Petani Was-was

balitribune.co.id | Gianyar - Petani di kawasan Banjar Cebok, Tegallalang, dirundung was-was. Karena lahan pertaniannya terancam mengalami kekeringan akibat saluran irigasi jebol sekitar 10 meter. Dari keterangan warga, kerusakan ini menjadi perhatian karena saluran tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan air untuk mengairi lahan persawahan. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Bakal Tambah Penyertaan Modal Sebesar Rp1 Miliar pada PT Jamkrida 

balitribune.co.id | Semarapura - Pemerintah Kabupaten Klungkung berencana menambah penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara pada Tahun Anggaran 2027. Tambahan modal tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, hingga sektor usaha produktif lainnya yang selama ini terkendala persyaratan agunan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.