balitribune.co.id | Denpasar - Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) nasional saat ini dihadapkan pada penolakan kebijakan pemerintah, aksi massa buruh, intoleransi umat beragama, kebijakan pemerintah daerah dan demonstrasi pembubaran DPR yang ditengarai isu kenaikan tunjangan. Dalam konteks inilah kemampuan intelijen daerah sangat strategis. Intelijen daerah harus mampu membaca "denyut nadi" atau dinamika kehidupan masyarakat.
Dimana ada 3 pilar utama yang mesti diperkuat oleh para intelejen di daerah. Demikian disampaikan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam Rangka Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas di Kuta, Badung, Kamis (28/8).
Ia menyebutkan, 3 pilar utama intelijen tersebut yakni membangun kesadaran intelijen yang komprehensif, SDM yang visioner, secara agresif mengintegrasikan teknologi-teknologi mutakhir. Selain itu diperlukan peningkatan kapabilitas intelejen dengan melakukan adaptasi metode perang siber, menguasai teknologi terkini, memantau ruang virtual, mengelola big data. Penting untuk meningkatkan akurasi data dan kecepatan merespon dinamika ancaman yang bergerak dalam hitungan detik. Hal itu dikatakannya yang menjadi kunci menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di abad ke-21.
Kata dia, Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman keamanan regional dengan adanya konflik dan ketegangan geopolitik, sengketa Blok Ambalat, konflik Thailand-Kamboja. Begitupun situasi global sekarang ini pun sangat dinamis dipengaruhi ancaman bidang keamanan yang cenderung meningkat.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI dan Polri tahun 2025, saudara-saudara harus tahu kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi dan intelijen," ujar Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto di hadapan peserta Rapat Koordinasi Optimalisasi Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam Rangka Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas yang digelar Kemenko Polkam.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan, Rapat Koordinasi tersebut merupakan program yang dilaksanakan Kemenko Polkam guna memastikan stabilitas kamtibmas berjalan dengan baik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga saat membacakan sambutan Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan, Rapat Koordinasi ini memiliki arti strategis yang penting bagi Bali sebagai pusat wisata dunia dengan mobilitas masyarakat disertai perkembangan teknologi, sehingga menuntut kita lebih adaptif, responsif dan sinergitas.
Deteksi dini dan pencegahan dini menuntut kesadaran kolektif demi stabilitas keamanan masyarakat. Keamanan adalah tanggungjawab bersama, efektivitas deteksi dan pencegah dini sangat tergantung beberapa hal. "Indonesia masih menghadapi ancaman stabilitas dan kesatuan, maka perlu pencegahan dini," katanya.
