balitribune.co.id I Denpasar - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Bali yang bergerak di bidang lembaga penjaminan kredit atau PT Jamkrida Bali Mandara (Jamkrida Bali) telah mencatatkan penjaminan kredit kepada 549 ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bali. 

"UMKM yang sedang kita jamin 500 ribuan. Yang pasti terjadi UMKM naik kelas ada sekitar 200 ribuan. Artinya yang tadinya misalnya Rp100 juta kredit berikutnya Rp200 juta. Sebagian besar sektor UMKM di bidang pertanian dan kreatif," kata Direktur Utama Jamkrida Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Senin (10/8/2026).

Kata dia, profil UMKM Bali masih jauh lebih baik dari daerah lainnya, termasuk juga dengan manajemen risikonya. Saat ini Jamkrida Bali memiliki produk baru untuk melindungi produk lokal baik itu pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya yang disebut penjaminan invoice. 

"Jadi, kelompok-kelompok itu bisa mensuplai kebutuhan hotel, restoran tanpa harus khawatir dengan tunda bayar. Sehingga invoice-nya bisa ke perbankan dan kita akan jamin, jadi tanpa jaminan lah. Invoice-nya menjadi jaminan. Kita (Jamkrida) yang menjamin invoice tersebut," bebernya. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, Jamkrida Bali membantu UMKM bisa melanjutkan usahanya di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi. 

"UMKM ini akses ke perbankan agak sulit, maka kehadiran PT Jamkrida Bali mengatasi kesulitan membantu UMKM mengakses produk-produk keuangan bank maupun nonbank," jelasnya. 

Kata dia kenapa harus memperhatikan UMKM?. Karena UMKM memiliki ketangguhan dibandingkan sektor lainnya yang rentan mengalami fluktuasi. 

"Terbukti saat Covid-19, sebagian besar sektor usaha yang kuat, pada Covid-19 mengalami penurunan signifikan, sedangkan yang tetap survive adalah UMKM. Berdasarkan fakta itu, kami memberikan apresiasi kepada UMKM," kata Dewa Indra.

Ia menambahkan, tugas Pemerintah Provinsi Bali harus hadir menutupi kelemahan-kelemahan UMKM. 

"Kita dengan mendirikan perusahaan penjaminan agar UMKM bisa mengakses produk-produk keuangan. UMKM ini harus menjadi porsi terbanyak di dalam proses penjaminan, dan terus memberikan dukungan pada UMKM kita," ujarnya.