BALI TRIBUNE - Isu radikalisme dan terorisme di Indonesia, tidak lagi merebak sebagai wacana. Isu ini sudah sampai pada taraf meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang mencengangkan, sel-sel radikalisme ini tak lagi bergerilya dalam perjuangannya. Mereka sudah mulai terang-terangan muncul di permukaan, dan melakukan berbagai aksi. Bukan itu saja, mereka bahkan sudah menyusupi kampus-kampus dan menguatkan jaringan di sana.
Fenomena tersebut membuat beberapa perwakilan dari berbagai universitas yang diwakili oleh rektor, wakil rektor, ketua yayasan, organisaisi pemuda dan organisasi kemasyarakatan, bertemu di Museum Bung Karno, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Kamis (27/7) lalu.
Mereka menggelar diskusi intensif, membahas cara mengantisipasi fenomena radikalisme dan terorisme. Salah satu poin yang dihasilkan dalam diskusi ini adalah, para rektor se-Indonesia berencana untuk mendeklarasikan Sumpah Kebangsaan.
“Di tempat ini kita bisa merasakan spirit perjuangan para pahlawan bangsa tempoe doeloe,” kata Rektor Universitas Mahendradatta, Dr Putri Anggreni, dalam sambutannya sebagai tuan rumah pada diskusi ini.
Putri Anggreni menegaskan dukungannya terhadap pertemuan ini. Ia melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih saja ada dan mungkin juga dalam jumlah besar sangat mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan paham dan ideologi terorisme dan radikalisme.
“Mereka sangat mudah terprovokasi untuk merongrong kebangsaan dan kenegaraan yang mana tumbuh dan digali dari nilai-nilai dan budaya sendiri. Dengan kenyataan ini, seharusnya semua perguruan tinggi dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya Putri Anggreni.
Dalam diskusi yang dihadiri para rektor universitas dan kepala perguruan tinggi dari 12 provinsi ini, semuanya bersedia untuk menjadi Steering Comittee dan Pengundang untuk mendeklarasikan pertemuan rektor Se-Indonesia. Di rekomendasikan pula agar Steering Comittee minimal diisi oleh 150 perguruan tinggi.
Satu per satu rektor diberi kesempatan menyampaikan testimoni dalam diskusi ini. Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof Dr Ir Muhammad Saleh Pallu M.ENG, misalnya, menegaskan bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah kesinambungan bagi anak cucu dan tidak sekadar sebagai sebuah sejarah.
“Jadi, kita berkewajiban menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita,” tegasnya.
Sementara Rektor IAIN Palu, Prof Dr Zainal Abidin, nenegaskan, konsensus kebangsaan sudah final. “Sumpah Kebangsaan perlu didengungkan kembali. Konsensus pilar empat kebangsaan harus dijaga," tegas Wakil Rektor I Universitas Cokroaminoto Makassar, Prof Dr Baharuddin Mappangaja.
Sementara Rektor Universitas Mpu Tantular Jakarta Mangasi Panjaitan, menggarisbawahi agar gerakan para rektor bisa menghadirkan seluruh rektor di Indonesia. "Di Indonesia ada 4.350 Perguruan Tinggi dan kami berharap pertemuan tersebut bisa dihadiri seluruh Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi," tegasnya.
Pertemuan ini menyepakati nama gerakan mereka dengan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme. Gerakan tersebut akan bekerja untuk mendeklarasikan Sumpah Kebangsaan yang akan menghadirkan Presiden Joko Widodo.
