balitribune.co.id I Dunia perbankan modern tidak dibangun di atas tumpukan brankas baja atau deretan angka digital semata, melainkan di atas satu pilar tak kasat mata yang paling rapuh sekaligus paling berharga: kepercayaan publik (trust).
Pemblokiran rekening bank khususnya yang menyangkut nasabah dengan latar belakang aktivis baru-baru ini membuka kotak pandora mengenai bagaimana sektor keuangan dapat terseret ke dalam pusaran kekuasaan. Ketika institusi perbankan, terlepas dari statusnya sebagai badan usaha milik negara (BUMN), mengambil tindakan pembatasan akses dana terhadap individu tanpa transparansi prosedur yang kokoh, dampaknya jauh melampaui persoalan administratif semata.
Industri perbankan sepenuhnya hidup dan beroperasi di atas keyakinan masyarakat bahwa dana yang disimpan aman, privat, dan sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik sahnya.
Ketika publik melihat rekening seseorang dapat dibekukan secara tiba-tiba terutama yang dikaitkan dengan aktivitas kritik sosial atau politik, persepsi risiko langsung melonjak. Muncul kekhawatiran massal di tengah masyarakat: "Jika hal itu bisa terjadi pada aktivis tersebut, apakah sewaktu-waktu hal serupa juga bisa menimpa saya hanya karena berbeda pandangan atau bersuara kritis?"
Sebagai institusi yang membawa mandat publik dan negara, bank pelat merah seharusnya berdiri di atas prinsip profesionalisme komersial yang independen, bukan menjadi instrumen tekanan politik.
Keterlibatan bank dalam eksekusi pemblokiran atas permintaan pihak tertentu tanpa kejelasan payung hukum yang transparan memperkuat ketakutan publik akan terjadinya politisasi sektor keuangan. Hal ini memicu risiko gelombang protes simbolik seperti aksi penarikan dana massal sebagai bentuk hilangnya keyakinan (loss of confidence).
Di era modern, akses terhadap rekening bank adalah hak fundamental yang menyangkut kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, bekerja, dan bermasyarakat.
Memblokir akses finansial seorang aktivis sebelum proses hukum yang adil ditegakkan menciptakan preseden buruk, pemberangusan ekspresi melalui jalur ekonomi. Bahayanya, hal ini menciptakan efek jera di tengah masyarakat untuk takut mengkritisi kebijakan publik.
Ketika sebuah bank terkesan hanya menjadi "eksekutor pasif" tanpa prosedur uji tuntas yang ketat terhadap keabsahan hukum permintaan pihak luar, standar akuntabilitas perbankan dipertaruhkan.
Ketidakjelasan mengenai institusi mana yang bertanggung jawab, aturan hukum apa yang dilanggar, hingga bagaimana mekanisme pemulihannya memperlihatkan tata kelola yang rapuh. Tanpa kepastian hukum yang jelas, iklim investasi dan rasa aman warga negara secara keseluruhan ikut terancam.
Kasus ini membuktikan satu pelajaran klasik dalam dunia tata kelola, hilangnya trust jauh lebih cepat menghancurkan reputasi institusi dibandingkan proses panjang menemukannya kembali.
Kepercayaan publik bukanlah aset yang statis. Ia menuntut transparansi penuh, kepatuhan mutlak pada koridor hukum, serta independensi lembaga keuangan dari segala bentuk intervensi yang mencederai hak-hak sipil.
