Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Buleleng Ingatkan Netralitas ASN dan Non-ASN

Bali Tribune/ Sekda Buleleng Gede Suyasa.

Balitribune.co.id | Singaraja - Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin dan Penilaian Kinerja kembali mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN jelang Pemilu Serentak tahun 2024. “Saya sudah berulang kali menegaskan kepada para pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN untuk tetap netral dalam Pemilu tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (6/2/2024).

 

Suyasa menjelaskan netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024 sudah selalu didengungkan pada berbagai kesempatan. Termasuk saat apel-apel yang melibatkan aparatur didalamnya seperti apel bulanan, mingguan, apel krida, ataupun apel kerja. Selain ASN baik itu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga non-ASN atau tenaga kontrak juga harus menjaga netralitasnya. “Selama mereka menerima gaji atau upah dari APBD, maka mereka wajib menjaga netralitas,” jelasnya.

 

Mengenai netralitas aparatur, sejauh ini ada satu orang tenaga kontrak dan satu orang PNS yang dijatuhi sanksi. Tenaga kontrak yang melanggar netralitas langsung dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh pimpinan perangkat daerah dimana ia bekerja. Tenaga kontrak tersebut terbukti mengunggah foto ke media sosial bersama calon legislatif (caleg) dan berpose menunjukkan dukungan terhadap caleg tersebut.

 

Pelaporan dilakukan langsung ke pimpinan perangkat daerah karena yang melakukan perjanjian kerja atau kontrak adalah pimpinan perangkat daerah. “Yang bersangkutan langsung dipanggil oleh pimpinan perangkat daerah. Diberikan teguran tertulis dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya. Unggahan pun langsung dihapus saat itu juga,” kata Suyasa.

 

Untuk oknum PNS, Suyasa mengungkapkan laporan sampai pada Tim Penegakan Disiplin dan Penilaian Kinerja sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng. Rekomendasi Bawaslu menyebutkan yang bersangkutan melanggar pasal 5 huruf n poin 1 dan 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Oknum PNS tersebut terlibat kampanye dan menggunakan atribut salah satu pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

 

“Itu masuk dalam pelanggaran disiplin sedang. Oleh karena itu, dari tim mengajukan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Nanti kepala daerah yang menetapkan,” ungkap Suyasa.

wartawan
HMS
Category

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wagub Dorong TPAKD Perluas Akses Keuangan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif, yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Minta Diskes Telusuri Alasan RS Siloam Hentikan Layanan BPJS 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Rumah Sakit (RS) Siloam Bali tidak memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 2027 mendapat perhatian DPRD Badung. Komisi IV DPRD Badung meminta Dinas Kesehatan (Diskes) melakukan penelusuran terhadap kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kerugian Pohon Tumbang di Pura Anyar Bukit Sari Sangeh Ditaksir Rp1 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Kerugian akibat tumbangnya pohon pala di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung, ditaksir mencapai Rp1 miliar. Pohon berukuran besar tersebut menimpa sejumlah bangunan dan fasilitas Pura Anyar Bukit Sari, Minggu (15/11/2026) pagi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Gandeng BSSN Periksa Potensi Alat Penyadap di Puspem

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan kontra penginderaan di sejumlah titik strategis di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyadapan dan pengambilan informasi secara ilegal di lingkungan pemerintahan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Hentikan Sementara Pemasangan Secondary Skin di Jalan Gajah Mada

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menghentikan sementara pekerjaan pemasangan fasad sekunder (secondary skin) pada proyek Penataan Pusat Kota di Jalan Gajah Mada. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap masukan masyarakat sekaligus bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.