Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Buleleng Ingatkan Netralitas ASN dan Non-ASN

Bali Tribune/ Sekda Buleleng Gede Suyasa.

Balitribune.co.id | Singaraja - Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin dan Penilaian Kinerja kembali mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN jelang Pemilu Serentak tahun 2024. “Saya sudah berulang kali menegaskan kepada para pegawai, baik itu ASN maupun non-ASN untuk tetap netral dalam Pemilu tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (6/2/2024).

 

Suyasa menjelaskan netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024 sudah selalu didengungkan pada berbagai kesempatan. Termasuk saat apel-apel yang melibatkan aparatur didalamnya seperti apel bulanan, mingguan, apel krida, ataupun apel kerja. Selain ASN baik itu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga non-ASN atau tenaga kontrak juga harus menjaga netralitasnya. “Selama mereka menerima gaji atau upah dari APBD, maka mereka wajib menjaga netralitas,” jelasnya.

 

Mengenai netralitas aparatur, sejauh ini ada satu orang tenaga kontrak dan satu orang PNS yang dijatuhi sanksi. Tenaga kontrak yang melanggar netralitas langsung dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh pimpinan perangkat daerah dimana ia bekerja. Tenaga kontrak tersebut terbukti mengunggah foto ke media sosial bersama calon legislatif (caleg) dan berpose menunjukkan dukungan terhadap caleg tersebut.

 

Pelaporan dilakukan langsung ke pimpinan perangkat daerah karena yang melakukan perjanjian kerja atau kontrak adalah pimpinan perangkat daerah. “Yang bersangkutan langsung dipanggil oleh pimpinan perangkat daerah. Diberikan teguran tertulis dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya. Unggahan pun langsung dihapus saat itu juga,” kata Suyasa.

 

Untuk oknum PNS, Suyasa mengungkapkan laporan sampai pada Tim Penegakan Disiplin dan Penilaian Kinerja sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng. Rekomendasi Bawaslu menyebutkan yang bersangkutan melanggar pasal 5 huruf n poin 1 dan 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Oknum PNS tersebut terlibat kampanye dan menggunakan atribut salah satu pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

 

“Itu masuk dalam pelanggaran disiplin sedang. Oleh karena itu, dari tim mengajukan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Nanti kepala daerah yang menetapkan,” ungkap Suyasa.

wartawan
HMS
Category

Ribuan Warga Buleleng Memilih Kerja ke Luar Negeri, Imigrasi Buleleng Terbitkan 11.500 Paspor

balitribune.co.id | Singaraja - Minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng mencatat sebanyak 1.859 warga mengajukan pembuatan paspor dengan tujuan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 11.500 paspor yang diterbitkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hadiri Tatap Muka Pengurus DPD HPI, Kapolda Ajak Jaga Kamtibmas dan Perkuat Sinergi Pariwisata

balitribune.co.id | Denpasar - Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce menghadiri kegiatan tatap muka dan silaturahmi bersama masyarakat serta para pengurus dan anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Acara yang penuh kehangatan tersebut berlangsung di aula Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Denpasar, Rabu (11/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hari Buka Posyandu 6 SPM Tahun 2026 di Desa Kutuh, Rasniathi Adi Arnawa Bagikan Popok Ramah Lingkungan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri kegiatan Hari Buka Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 di Balai Banjar Kaja Jati, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Rabu (11/11/2026). Pada kesempatan itu Rasniathi juga menyerahkan popok ramah lingkungan kepada ibu hamil serta bantuan lainnnya. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Denpasar Tertibkan 130 Reklame

balitribune.co.id | Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar menertibkan sejumlah media promosi ilegal yang terpasang di fasilitas umum (fasum), Selasa (10/11/2026). Operasi gabungan bersama Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (KUKM) serta Regu Quick Response ini dilakukan guna menjaga ketertiban dan keindahan tata kota.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.