BALI TRIBUNE - Realisasi proyek infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 ternyata masih cukup rendah. Bahkan, ada beberapa proyek di gumi keris belum tergarap hingga memasuki triwulan terakhir.
Terseok-seoknya pelaksanaan kegiatan fisik ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa. Pejabat asal Pecatu ini bahkan mengaku sampai memanggil seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanyakan progres proyek tahun 2017.
"Iya, realisasi proyek fisik memang masih sangat rendah," ujar Adi Arnawa, Selasa (17/10).
Dari laporan sejumlah OPD, progres kegiatan fisik baru mencapai 40 persen. Sementara itu proyek tahun 2017 harus sudah tuntas pertengahan Desember ini. “Kegiatan fisik saya pertanyakan, karena progresnya baru sampai 40 persenan, ini masih kurang. Saya sudah tanyakan ke OPD terkait komitmen dan kenyakinanya kalau memang tidak mampu agar segera dilaporkan,” katanya.
Menurut pengakui OPD, rendahnya realisasi proyek ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah sulitnya para rekanan dalam mencari material akibat status awas Gunung Agung.
"Kami sih memahami kondisi OPD yang menangani proyek fisik. Sebab, dengan status awas Gunung Agung, sejumlah material seperti pasir dan koral mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.
Pun demikian, Adi Arnawa tetap meminta komitmen masing-masing OPD menyelesaikan tugasnya dengan baik. “Saya selaku ketua TAPD sudah minta kepada masing-masing OPD bersurat, kira-kira proyek mana yang tidak bisa jalan, sehingga bisa dilakukan opname ini harus jelas. Namun, sampai saat ini mereka masih optimis (terealisasi –red),” jelasnya.
Ia pun mengaku akan terus melakukan evaluasi. Sehingga tidak ada proyek yang bersumber dari uang rakyat sampai terlambat bahkan macet. Adapun OPD yang paling banyak menggarap proyek fisik adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).
“Setiap dua minggu akan saya panggil (Kepala OPD –red) dan evaluasi. Saya sudah ngomong dengan PUPR dan Perkim bagaimana dengan kondisi ini (proyek –red) ternyata Pak Kadisnya bilang masih siap. Iya, saya perintahkan lanjutkan,” tukasnya.
Sementara Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Ida Bagus Surya Suamba sebelumnya mengakui status awas Gunung Agung sangat menyulitkan para rekanan untuk mendapat material bahan bangunan seperti batu pecahan dan pasir lantaran kaki Gunung Agung harus bebas dari aktivitas apapun. Kondisi ini maka akan berdampak kemunduran pelaksanaan kegiatan.
"Pun begitu kami tidak akan mentoleransi, penyelesaian proyek harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Mengingat kondisi Gunung agung belum ditetapkan sebagai becana," katanya.
Saat ini, pihaknya masih terus mengupayakan alternatif lainnya untuk menuhi kebutuhan material proyek. Termasuk, mencari alternatif pasir dan lainnya dari kabupaten lainnya selain Karangsem. "Kami sudah arahkan para rekanan agar mencari material di tempat lain. Intinya proyek harus selesai sesuai kontrak," pungkas Surya Suamba.
