“Konteks pertemuan dengan Pak Luhut yakni bagaimana menjaga Bali ‘zero case’ PMK agar tidak menjadi isu yang bisa mengganggu jalannya KTT G20,” ucap Dewa Indra, usai menggelar pertemuan di ruangan rapat Sekda Provinsi Bali, Rabu (31/8). 

Pertemuan di ruang rapat Sekda hadir antara lain, Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Bali, Ikatan Dokter Hewan Indonesia (IDHI) Bali, Bali Veternarian, Akademisi, Asosiasi Pedagang Sapi Bali, Balai Karantina Denpasar, Dinas Peternakan Provinsi Bali. 

“Kita ingin mempertahankan Bali dari “zero case” PMK, agar tetap zona hijau,” imbuhnya.

Sementara itu usai mendengarkan berbagai masukan dari masing-masing perwakilan, Sekda Dewa Indra menyampaikan  khusus untuk lalu lintas babi yang sudah diberikan lampu hijau oleh Menteri Luhut, diizinkan pengirimannya dengan syarat babi itu sehat dan sudah vaksin. 

“Kita akan percepat pelaksanaan 2 kali vaksin untuk babi yang akan dikirim atau diperdagangkan,” sebutnya. 

Ia juga menyampaikan, kesiapan dari Aspednak Bali  melakukan  penyemprotan disinfektan bagi kendaraan pengangkut babi yang akan masuk ke Bali di pintu masuk pelabuhan Gilimanuk. 

“Mereka (Aspednak, red) siap melakukan sterilisasi dengan penyemprotan kendaraan pengangkut babi yang masuk ke Bali,” jelasnya. Pengangkutan babi yang akan diperdagangkan harus betul-betul mengikuti SOP protokol kesehatan untuk mencegah penularan di jalan, sambungnya.  

“Babi yang diperdagangkan perjalanannya ke daerah tujuan harus langsung menuju ke Rumah Potong Hewan (RPH), tidak boleh dimampirkan,” pungkasnya.

Sementara itu Dewa Indra menegaskan untuk perdagangan sapi dan produk turunannya baik yang keluar ataupun masuk Bali saat ini belum mendapat izin dari Menteri Luhut, namun target 2 kali vaksin yang mencapai 80 persen hingga September 2022 mesti tercapai.

Seperti diketahui perjuangan Pemerintah Provinsi Bali, Komisi II DPRD Bali bersama  Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Bali terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuahkan hasil, lampu hijau diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan untuk pengiriman/lalu lintas hewan ternak asal Bali ke luar daerah, khususnya babi dibuka. Hal itu terangkum dari pertemuan antara Menteri Luhut, Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali, Komisi II DPRD Provinsi Bali dan Aspednak Bali di Nusa Dua, Selasa (30/8).