balitribune.co.id | Badung - Pelaku pariwisata Bali menyambut kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) yang memberikan 'lampu hijau' penyelenggaraan kegiatan berupa pertemuan maupun rapat pemerintah daerah berlangsung di hotel dan restoran. Hal ini diyakini akan mampu membangkitkan perekonomian terutama bagi pekerja pariwisata di Pulau Dewata.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan dampak luar biasa terutama pada hotel, meningkatkan okupansi dan pendapatan hotel, begitupun usaha mikro, kecil dan menengah akan bergairah lagi. Kegiatan rapat dan pertemuan di hotel dan restoran juga dapat membangkitkan kembali para produsen lokal untuk memasok barang maupun bahan baku ke hotel dan restoran. "Akan mendorong tingkat okupansi," katanya di Badung beberapa waktu lalu.
Pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua yang menyediakan fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Bali mengakui kebijakan yang melonggarkan kegiatan pemerintah daerah berlangsung di hotel dan restoran akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan sektor perhotelan dan MICE. General Manager Kawasan Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika mengatakan, kebijakan ini yang ditunggu-tunggu oleh pengelola hotel.
"Pasti akan ada pengaruhnya, karena kami sudah memiliki fasilitas, semoga nanti pemerintah segera mengadakan acara-acara yang memang ditunggu bukan hanya Nusa Dua sendiri, pengelola hotel di luar kawasan pun menunggu bangkitnya industri berkaitan dengan MICE," ucapnya.
Kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku pariwisata di sektor perhotelan dan MICE akhirnya menjadi angin segar. Pelaku pariwisata Bali sangat menyambut baik kebijakan Mendagri, Muhammad Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah dapat menggelar kegiatan rapat maupun pertemuan di hotel dan restoran.
